Sekolah Perancis Wajib Menyajikan Menu Halal

Pengadilan Perancis di Dijon awal pekan ini memutuskan semua sekolah harus menyediakan menu halal sebagai alternatif bagi pelajar Muslim dan Yahudi. Keputusan ini mengakhiri peraturan pemerintah kota Chalon-sur-Saône, Burgandy pada tahun 2015 lalu yang memberhentikan penyediaan menu makan siang selain daging babi di kantin sekolah.

Liga Pertahanan Yudisial Muslim (LDJM) yang memenangkan gugatan, beranggapan peraturan yang dikeluarkan otoritas lokal berhaluan kanan tersebut "tidak legal, diskriminatif dan mencederai kebebasan pribadi dan kebebasan beragama". Kuasa hukum LDJM beralasan bahwa dalam kasus ini "hak anak harus diutamakan daripada prinsip sekuler."

Hakim menyebutkan keputusannya tidak mempertimbangan kepentingan agama melainkan menyoroti kegagalan pemerintah kota menyediakan makanan alternatif. Lewat aturan ini artinya banyak pelajar Muslim dan Yahudi yang pergi di sekolah tanpa mendapat makan siang.

"Hal ini tidak sesuai dengan semangat konvensi internasional mengenai hak mendasar bagi anak-anak" dan tidak memperhatikan "kepentingan anak-anak," demikian pernyataan hakim yang berwenang.

Meski palu hakim telah diketuk, pemerintah Chalon-sur-Saône tak lantas menerima keputusan tersebut dan berencana mengajukan upaya banding. Gilles Platret, wali kota Chalon-sur-Saône yang berasal dari partai haluan kanan, Les Républicains, menyebutkan bahwa keputusannya menghapus menu halal di sekolah-sekolah lokal berdasarkan prinsip Republik Perancis "laïcité”, atau sekularisme. 

"Keputusan ini keluar tepat sebelum tahun ajaran baru dimulai. Sangat tidak mungkin bagi kota Chalon-sur-Saône untuk mengubah layanan publik di sekolah dalam kurun waktu yang sangat singkat tanpa mempertaruhkan kelanjutan layanan tersebut," ungkap Platret dalam pernyataan publiknya.

Ia menambahkan alasan pemerintah kota bersikeras membuat para pelajar duduk makan bersama adalah sebagai bentuk melawan diskriminasi dan pemisahan.

ts/rn (the guardian)