Sistem Sosial Jerman Perlu Reformasi

Jerman adalah Negara Sosial, demikian dicantumkan dalam Konstitusi Jerman Grundgesetz pada paragraf 20 dan 28. Hal ini juga tercermin dalam anggaran belanja negara. Tahun ini, anggaran sosial mencapai 145 miliar Euro. Berarti, setengah dari anggaran belanja Jerman disalurkan untuk bidang jaminan sosial, keluarga, remaja dan pasar kerja. Namun di masa depan, perlu anggaran lebih banyak lagi, kata Asosiasi Organisasi Sosial, Paritaetischer Gesamtverband.

Paritaetischer Gesamtverband, yang lebih sering disebut Paritaetische, adalah gabungan dari lebih 10.000 organisasi dan lembaga sosial di seluruh Jerman. Baru-baru ini, Paritaetische merilis laporan terbaru tentang perkembangan sosial di Jerman. Menurut lembaga ini, setiap tahun bidang sosial perlu tambahan dana sampai 35 miliar Euro. "Tanpa investasi yang lebih besar dan lebih terarah, sistem Negara Sosial di masa depan tidak bisa berfungsi", kata Ketua Paritaetische, Rolf Rosenbrock. Untuk masa legislatur 4 tahun mendatang, dibutuhkan dana sekitar 140 miliar Euro.

Kebutuhan sosial yang mendasar

Paritaetische melihat kebutuhan sosial yang mendasar dalam delapan bidang. "Ini adalah kebutuhan minimum, jadi bukan keinginan yang muluk-muluk", tandas Rosebrock ketika memperkenalkan laporan terbarunya di Berlin. Menurut laporan itu, dana tunjangan sosial harus harus dinaikkan, dari 382 Euro menjadi 464 Euro.

Untuk menjamin eksistensi minimum dan mencegah kemiskinan di usia lanjut, dibutuhkan dana tambahan sampai 6,1 miliar Euro. Selain itu, untuk menjamin sewa rumah yang terjangkau bagi masyarakat miskin diperlukan dana tambahan sampai 5,2 miliar Euro. Untuk perawatan dan kesehatan perlu dana 8,7 miliar Euro.

"Ini adalah kebutuhan pada eksistensi minimum. Jadi bukan barang mewah, melainkan hal-hal yang harus dipenuhi untuk menjamin standar hidup yang layak dan mempertahankan sistem sosial di Jerman", kata Rosenbrock.

Tuntutan pembaruan sistem sosial

Tuntutan Paritaetische sebenarnya sejalan dengan tuntutan partai-partai politik besar di Jerman. Semua partai politik mencantumkan perbaikan sistem sosial dalam programnya. Tapi Rosenbrock menerangkan: "Memang banyak tema sosial yang diusung oleh partai politik. Tapi mereka tidak menyebutkan angka-angka dan berapa dana yang diperlukan. Jadi menurut kami, yang ada dalam program partai politik itu banyak yang tidak jujur."

Siapa yang membuat janji-janji perbaikan sosial, harus juga mengatakan dari mana dananya. Karena semua program sosial akan membutuhkan dana untuk membiayainya. "Harus disebutkan dengan jelas berapa biayanya, dan darimana dananya kalau ingin melakukan pembaruan sistem sosial", kata Rosenbrock.

Pajak orang kaya

Menurut Paritaetische, pembaruan sistem sosial harus dibiayai lewat pajak. "Apa potensinya cukup? Apakah pembagian pendapatan di negara ini bisa dilakukan lebih adil, tanpa seseorang harus kehilangan kekayaannya? Jawabannya adalah: ya!", tandas Rosenbrock.

Partai Sosial Demokrat SPD dan Partai Hijau memang sudah mengusulkan kenaikan pajak bagi orang berpendapatan tinggi. Selain itu mereka mengusulkan pajak bagi transaksi di pasar bursa. Dari langkah-langkah itu diharapkan ada pemasukan beberapa miliar ke kas negara.

Beberapa tahun lalu usul seperti ini tidak akan mucul menjelang kampanye pemilu, tapi sekarang orang sudah bisa memahami pentingnya pemasukan bagi negara, kata Rosenbrock. Ia menambahkan, jika penggelapan pajak bisa dicegah, akan ada pemasukan lebih banyak lagi. Para ahli memperkirakan, upaya menutup celah penggelapan pajak bisa menyedot sekitar 40 miliar Euro ke kas negara. Dengan dana ini, pemerintah bisa mereformasi sistem sosial.