Srettha Thavisin Terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand

Parlemen Thailand secara resmi memilih Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai sebagai perdana menteri baru negara itu, mengakhiri kebuntuan selama berbulan-bulan sejak Partai Move Forward (MFP) yang progresif mengamankan jumlah kursi terbesar dalam pemilu pada Mei lalu.

Srettha, pendatang baru di dunia politik berusia 61 tahun, memancarkan kepercayaan diri sebagai seorang taipan bisnis berpengalaman yang memimpin Partai Pheu Thai untuk menstimulasi perekonomian dan menjembatani salah satu kesenjangan terburuk di dunia.

"Saya melakukan ini karena saya ingin memperbaiki negara dan perekonomian,” tulis Srettha di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, beberapa hari menjelang pemungutan suara. "Saya ingin menekankan lagi. Musuh saya adalah kemiskinan dan kesenjangan. Tujuan saya adalah penghidupan yang lebih baik untuk semua orang Thailand.”

Awal tahun 2023, Srettha mengundurkan diri sebagai CEO dan presiden perusahaan keluarganya, Sansiri, salah satu pengembang properti terbesar di Thailand dengan aset senilai lebih dari 100 miliar baht. Dia juga mengalihkan semua sahamnya, yang dilaporkan bernilai lebih dari 1,2 miliar baht, di perusahaan tersebut kepada putrinya.

Alasan terjadinya kebuntuan politik

Pheu Thai, yang menempati posisi kedua dalam pemilu, awalnya bersekutu dengan MFP, bersama enam partai lainnya. Namun, pada awal Agustus mereka memutuskan untuk mencari aliansi baru selain MFP, yang calon perdana menterinya diblokir setidaknya dua kali.

Pheu Thai kini memimpin koalisi 11 partai, termasuk dua partai yang bersekutu dengan mantan musuh militernya.

Berdasarkan konstitusi yang diterapkan militer di Thailand, majelis rendah dan tinggi parlemen memilih perdana menteri secara bersama-sama.

Memukau para pemilih dengan rencana mereformasi undang-undang penistaan kerajaan dan membongkar monopoli bisnis, MFP mendapatkan dukungan dari kaum muda dan perkotaan Thailand.

Namun, aspirasi partai tersebut terpuruk karena kekuatan kerajaan yang kuat. Senat, yang anggotanya dipilih sendiri oleh junta terakhir, menghalangi calon MFP untuk mengisi jabatan perdana menteri. Beberapa partai lain juga menolak mendukung pemerintahan mana pun yang melibatkan MFP.

Pemungutan suara dilakukan saat mantan PM Thaksin dijatuhi hukuman

Pemungutan suara yang dijadwalkan pada hari Selasa (22/08) itu dilakukan beberapa jam setelah mantan Perdana Menteri dan pendiri Partai Pheu Thai, Thaksin Shinawatra, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Thaksin segera ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Agung setelah dia kembali ke Thailand, 15 tahun di pengasingan. Hukumannya didasarkan pada hukuman masa lalu yang diperolehnya secara in-absentia.

Thaksin membentuk Thai Rak Thai pada tahun 1998, yang kemudian dikenal sebagai Partai Pheu Thai. Dia digulingkan melalui kudeta 17 tahun lalu, yang membuatnya mengasingkan diri.

Srettha, perdana menteri baru, kini dianggap sebagai wajah gerakan politik Thaksin.

ha/rs (AFP, AP, Reuters)