Suriah dan Palestina Sebagai Tolok Ukur

Jerman sejak awal 2011 menjadi anggota Dewan Keamanan PBB , dan sejak itu pula, revolusi dunia Arab terus-menerus menjadi topik perdebatan di badan tetinggi PBB tersebut. Namun, kelima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap, kerap tidak bisa mencapai kata sepakat. Seperti misalnya dalam kasus Suriah.

DK PBB gagal menyepakati sebuah resolusi untuk menekan Presiden Suriah Bashar al Assad. Cina dan Rusia memveto rancangan resolusi. Menlu Jerman Guido Westerwelle yang memimpin sidang, mengagas inisiatif mendiskusikan masalahnya antara DK PBB di New York dengan Sekjen Liga Arab Nabil al Arabi.

Atmosfir pertemuan selama lebih dari 2 jam tersebut tetap diwarnai perbedaan pandangan. Diplomat Mesir Nabil al-Arabi menyalahkan blokade Dewan Keamanan dalam masalah Suriah : Jika utusan khusus PBB yang baru Lakhdar Brahimi ingin berhasil, maka ia membutuhkan dukungan DK PBB. Pertumpahan darah di Suriah harus berakhir, namun rancangan resolusi selama ini tidak lebih dari sekedar "huruf-huruf mati".

Tidak ada tekanan bagi Suriah

Menlu Perancis Laurent Fabius mengkritik sikap ambivalen DK PBB: "Jika kamera dimatikan, tidak ada diantara kami yang percaya akan masa depan rezim Assad", ujarnya kepada peserta pertemuan yang juga dihadiri menlu Cina dan Rusia. "Pertanyaannya hanyalah, apa yang bisa kita lakukan supaya Assad mundur, tanpa ada korban lagi yang tewas?"

Seluruh 15 anggota DK PBB menyatakan pendapatnya. Namun, tidak ada usulan baru. Menlu AS Hillary Clinton ingin agar DK PBB memulai kembali dialog dengan Suriah, sementara Cina dan Rusia bertahan tidak mau ikut campur masalah dalam negeri negara lain. Kedua negara tersebut memiliki hubungan erat dengan rezim Assad.

Hanya di atas kertas

Bagi Liga Arab, nasib warga Palestina adalah tema penting yang kedua. "Dewan Keamanan mengeluarkan lebih dari 200 resolusi tentang masalah ini, namun tidak ada yang dijalankan", tegas Nabil al-Arabi.

Contohnya, pembangunan terus-menerus pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. "Kami ingin Dewan Keamanan PBB kembali memikirkan cara menanganinya. Kami tidak bisa menerima standar ganda" , tegas sekjen Liga Arab itu.

Al-Arabi menganggapnya sebagai hal yang tidak benar menyerahkan perundingan kepada kuartet Timur Tengah. DK PBB harus memikirkan hak warga Palestina dan tidak hanya menjadi administratur konflik saja. Pendapat Al-Arabi mendapat banyak dukungan dari anggota DK PBB.

Struktur saat ini akibatkan pemblokiran

Bagi menteri luar negeri Afrika Selatan Maite Nkoana-Mashabane, konflik Timur Tengah yang tak kunjung tuntas adalah bukti bahwa Dewan Keamanan PBB harus segera direformasi. Anggota tetap AS, Rusia, Cina, Inggris dan Perancis memiliki kekuasaan terbesar di DK PBB, sementara Afrika dan negara-negara Arab hanya menjadi anggota tidak tetap tanpa hak veto. Namun, belum ada suara mayoritas di PBB yang menyetujui sebuah reformasi.