Suu Kyi Batal Debut Parlemen

Aung San Suu Kyi bersama anggota NLD lainnya tidak akan berangkat ke Naypyidaw untuk menghadiri sidang pertama mereka sebagai anggota parlemen yang akan berlangsung pada hari Senin (23/04). Juru bicara NLD Ohn Kyaing mengatakan, langkah itu diambil karena mereka menolak isi sumpah yang harus mereka ambil sebagai anggota parlemen yang baru.

“Kami tidak sedang memboikot, tapi kami menunggu saat yang tepat untuk pergi (ke Naypyidaw-red)” kata Suu Kyi. NLD keberatan dengan kata-kata yang ada dalam sumpah yang mensyaratkan anggota parlemen baru untuk menjaga konstitusi yang dibuat oleh junta militer.

Pemerintah Myanmar telah menolak keberatan NLD yang meminta agar kata “menjaga” diubah menjadi “menghormati”. Sementara itu surat yang dikirim NLD kepada presiden Thein Sein yang dikenal reformis, mengenai masalah sumpah parlemen ini, terlambat dikirim.

NLD yang pada tahun 2010 memboikot pemilu, akhirnya setuju ikut dalam kontestasi politik Myanmar setelah pemerintahan Thein Sein mengubah syarat dokumen pendaftaran partai, yang sebelumnya juga mensyaratkan kata-kata yang sama, dengan kalimat sumpah yang harus diambil anggota parlemen.

Suu Kyi telah mengatakan bahwa prioritas utama dia sebagai anggota parlemen adalah menekan adanya perubahan atau amandemen atas konstitusi yang dibuat negara itu pada tahun 2008, yang mencantumkan bahwa seperempat kursi di parlemen disediakan untuk para pejabat militer tanpa melalui proses pemilihan umum.

Ikon oposisi Aung San Suu Kyi, belakangan memperlihatkan rasa percaya kepada pemerintahan reformis di bawah Thein Sein. Ketika Perdana Menteri Inggris David Cameron datang ke Myanmar beberapa waktu lalu, Suu Kyi mengyatakan dukungan atas ide penundaan sanksi atas Myanmar yang selama puluhan tahun diberlakukan Uni Eropa.

Presiden Thein Sein saat ini sedang berkunjung ke Jepang dan menggelar pembicaraan dengan Perdana Menteri Yoshihiko Noda. Dalam pertemuan itu, Jepang setuju menghapuskan 3,7 milyar euro hutang Myanmar dan berjanji akan melanjutkan bantuan kepada negara itu.

Myanmar yang selama beberapa dekade terakhir hidup di bawah junta militer, sejak tahun lalu mulai berubah. Di bawah pemerintahan sipil Thein Sein, negara itu melakukan sejumlah reformasi dengan melepaskan tahanan politik, memperbolehkan NLD dan Suu Kyi ikut pemilu, melonggarkan sensor media dan membuka perundingan damai dengan kelompok pemberontak etnis minoritas di negara tersebut.

ab/ afp