Suu Kyi Dan Rejim Myanmar Kerjasama Ekonomi

Ikon demokrasi Aung San Suu Kyi dan rejim Myanmar telah menyepakati kerjasama untuk membangun stabilitas dan ekonomi. Demikian terungkap dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan Suu Kyi dengan Menteri Tenaga Kerja Aung Kyi, Jum'at (12/08) di bekas ibukota, Yangon.

Disebutkan, kedua pihak akan mengedepankan kerjasama konstruktif yang bisa memenuhi kebutuhan rakyat Myanmar dan mendorong demokratisasi Myanmar.

Ini merupakan ronde kedua dalam dialog, dan hubungan pemerintah Myanmar dengan Aung San Suu Kyi tampak lebih terbuka. Juni lalu, Suu Kyi dilarang melakukan kegiatan politik, namun pada ronde pertemuan awal sudah menunjukkan pencairan hubungan.

Sebelum pertemuan di Yangon kali ini, harapan akan perbaikan meningkat ketika rejim militer Myanmar berjanji mengijinkan kunjungan utusan hak azasi manusia PBB ke Myanmar, serta melanjutkan dialog dengan Aung San Suu Kyi.

Kepada sekitar 50 wartawan dan 250 pejabat undangan di ibukota baru, Naypyidaw, Menteri Informasi Kyaw Hsan menegaskan bahwa pemerintah Myanmar berharap mendapat hasil positif dari kerjasama dengan Suu Kyi. Di samping itu, tanpa menyebutkan tanggal yang pasti, Kyaw Hasan juga mengatakan bahwa Utusan Khusus PBB untuk urusan HAM, Tomas Oeja Quintana akan bisa datang kembali ke Myanmar. Quintana terakhir kali diizinkan masuk ke Myanmar pada tahun 2010.

Aung San Suu Kyi kini sudah mengisyaratkan akan terus berkiprah di dunia politik. Hari Minggu (14/08) mendatang, Suu Kyi akan mengunjungi kawasan Bago, sekitar 80 km dari Yangon untuk mengikuti pembukaan sebuah perpustakaan. Di sana, dalam sebuah acara politik ia juga akan berbicara dengan anggota forum pemuda. Dalam sebuah surat terbuka, Suu Kyi juga telah menawarkan diri sebagai mediator untuk menengahi konflik antara militer Myanmar dengan suku etnis minoritas yang memberontak.

Dalam konferensi pers hari Jumat (12/08), partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, beberapa kali dipuji hangat oleh rejim Myanmar. Sembari mengimbau agar NLD mendaftarkan diri sebagai partai resmi, Menteri Informasi Kyaw Hsan menegaskan, "sementara pemerintah bekerja keras untuk merealisasi rekonsiliasi nasional, pemerintah juga memberikan dukungan sebesar mungkin kepada NLD."

NLD memboikot pemilu November lalu, karena sejumlah peraturan pemilu yang tampak disengaja untuk menyisihkan Aung San Suu Kyi. Sikap ini berakibat dengan pencabutan status NLD sebagai partai politik. Tahun 1990, NLD memenangkan pemilu, tapi dilarang memerintah.

afp/rtr/Edith Koesoemawiria
Editor: Hendra Pasuhuk