Taiwan Minta Bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik

Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang mengumumkan hari Kamis (23/9) bahwa negaranya sudah mengirimkan surat permohonan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, CPTPP.

Permohonan itu secara resmi diajukan hari Rabu malam di Selandia Baru, dan harus disetujui oleh semua negara anggota. Selandia Baru adalah mitra dagang Taiwan yang paling signifikan di dalam CPTPP.

Minggu yang lalu, Cina sudah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan CPTPP, tetapi belum mendapat jawaban positif. Namun jika diterima, Cina akan menentang keanggotaan Taiwan karena memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, bukan sebuah negara merdeka.

Apa itu Kemitraan Trans-Pasifik CPTPP?

Kesepakatan perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik CPTPP digulirkan selama masa pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Pengganti Obama, Donald Trump, tidak menyukai semua perjanjian multilateral yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga memutuskan menarik diri dari kesepakatan itu.

Kesepakatan itu awalnya dirancang untuk membangun kawasan perdagangan bebas yang lebih luas dan meredam ambisi perdagangan Cina.

CPTPP adalah pakta perdagangan bebas terbesar di kawasan Pasifik, dan menyumbang sekitar 13,5% dari perekonomian global. Anggotanya sekarang antara lain Australia, Brunei, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.

Taiwan lancarkan diplomasi perdagangan

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, bertekad meningkatkan kerja sama perdagangan globalnya dengan sejumah perjanjian bilateral dan perundingan diplomasi dengan berbagai negara. Taiwan terutama ingin melepaskan diri dari cengkeraman Cina, yang selalu berusaha memblokir perjanjian Taiwan dengan negara lain.

"Taiwan harus berintegrasi ke dalam ekonomi regional," kata juru bicara pemerintah Taiwan Lo Ping-cheng. Sedangkan, negosiator perdagangan utama Taipei John Deng menegaskan: "Kami memiliki dasar demokrasi dan supremasi hukum, jadi semua peraturan kami transparan, dan kami menghormati hak kepemilikan pribadi."

Sejak 2016, Cina terus menegaskan klaimnya atas Taiwan dan meningkatkan tekanan ekonomi, militer, dan diplomatik. Namun langkah itu justru menimbulkan dukungan lebih besar terhadap Taiwan, sekalipun hanya sedikit negara yang membuka hubungan resmi dengan Taiwan, karena takut tekanan dari Cina. Juga Indonesia hingga kini tidak mengakui secara resmi kedaulatan Taiwan, karena ingin menjaga hubungan baik dengan Cina.

hp/gtp (dpa, afp)