Terkait Yogyakarta, SBY Gelar Jumpa Pers

Presiden Yudhoyono, memulai konferensi pers dengan mengulangi pernyataannya dalam sidang kabinet 26 November lalu yang memicu polemik dan protes dari warga Yogyakarta. "Negara kita adalah negara hukum dan negara demokrasi. Oleh karena itu, nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan, karena tentu tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi.”

Dalam kesempatan itu, Yudhoyono juga menegaskan dukungannya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk kembali memimpin Yogyakarta. Ini ditujukan untuk menepis tudingan adanya konflik pribadi dan upaya untuk menghalangi Sri Sultan memimpin kembali Yogyakarta.

Komentar Yudhoyono dalam sidang kabinet yang membahas Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta hari Jumat (27/11), telah memicu protes. Sejumlah kelompok di Yogyakarta bahkan secara terbuka menghendaki adanya referendum dengan memasang sejumlah poster dan spanduk dukungan. Mereka juga menuntut Presiden Yudhoyono, yang pernah bertugas sebagai Komandan Korem Pamungkas di Yogya, meminta maaf.

Dalam konferensi pers, Yudhoyono tidak secara eksplisit meminta maaf. Namun dia menawarkan penyelesaian masalah ini secara baik-baik.

Polemik ini tak lepas dari berlarut-larutnya pembahasan mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta. Draft tersebut mandek di pasal mengenai status kepala daerah: apakah gubernur Yogyakarta ditetapkan atau dipilih seperti daerah lain.

Zaki Amrullah

Editor: Andy Budiman