UNESCO Terima Palestina, AS Stop Bantuan

Juru bicara Kementrian Luar Negeri AS, Victoria Nuland mengatakan kepada wartawan, AS tak punya pilihan selain menghentikan bantuan karena UU AS yang disetujui tahun 90-an. Ia mengatakan, Washington tidak akan melakukan transfer dana 60 juta dolar bagi UNESCO yang dijadwalkan November. Jumlah itu 22% dari anggaran UNESCO.

"Keanggotaan Palestina sebagai negara di UNESCO memicu pembatasan legislatif yang sudah lama ada, yang akan memaksa AS untuk menghentikan kontribusi bagi UNESCO", kata Nuland.

UU yang dikukuhkan tahun 1990-an melarang AS untuk mendanai organisasi PBB manapun yang memberikan keanggotaan penuh kepada kelompok manapun yang tidak memiliki "atribut yang diakui internasional" sebagai negara.

Nuland juga mengatakan, pemungutan suara oleh negara-negara anggota UNESCO untuk mengakui Palestina sebagai anggota adalah hal yang patut disesalkan, prematur dan merusak tujuan bersama akan perdamaian yang menyeluruh, adil dan abadi di Timur Tengah.

Potong Kompas

Senin (31/10), UNESCO memutuskan untuk memberi keanggotaan penuh bagi Palestina. Sebuah keputusan yang akan memperkuat permintaan Palestina kepada PBB agar diakui sebagai negara.

UNESCO adalah badan PBB pertama yang menerima Palestina sebagai anggota penuh, setelah Presiden Mahmud Abbas memohon keanggotaan penuh PBB, pada 23 September. AS dan sekutunya Israel menentang langkah itu dan menyebutnya sebagai upaya potong kompas terhadap proses perdamaian yang sudah berjalan dua dekade. Menurut Washington, hanya dimulainya lagi perundingan damai dengan hasil perjanjian antar kedua negara yang dapat mengantar Palestina menuju sebuah negara yang merdeka.

Langkah penghentian dana oleh AS menambah babak baru bagi hubungannya dengan UNESCO yang sudah lama bermasalah. Hampir dua dekade AS absen menjadi anggota.

Absen dua dekade

AS mundur dari keanggotaan UNESCO tahun 1984 dan tidak kembali sampai 2003, setelah memprotes kesalahan manajemen oleh Dirjen UNESCO saat itu, Amadou Mahtar M'Bow dari Senegal.

Tahun 1980-an, pemerintah AS dan negara-negara barat memprotes apa yang mereka anggap politisasi masalah secara luas, bias anti-barat dan kebijakan yang bertentangan dengan kebebasan pers. Di bawah kepemimpinan M'Bow, UNESCO mencoba membatasi pengaruh barat terhadap media dunia dan membentuk tata informasi dunia yang baru.

AS juga menghentikan kontribusi finansial tahunannya kepada UNESCO, dari 1984 hingga 2003. AS dan negara-negara barat adalah penyumbang terbesar bagi berbagai program UNESCO.

Awal bulan ini Menlu Hillary Clinton mengatakan kepada parlemen AS bahwa pemerintah seharusnya punya fleksibilitas untuk memutuskan apakah akan memotong dana atau tidak bagi badan PBB, jika badan itu menerima Palestina sebagai anggota.

Renata Permadi (dpa,rtr)

Editor: Marjory Linardy