Uni Eropa Dicecar Soal Gaza di Konsultasi Asia-Pasifik

Uni Eropa (UE) menyatakan ingin memperdalam hubungan dengan ASEAN dan Indo-Pasifik. Delegasi dari 70 negara diundang berkumpul di Brussels pada hari Jumat lalu (02/2). Bagi Uni Eropa, penguatan ekonomi dan persaingan dengan Cina menjadi tema utama dalam politik globalnya, untuk itu mereka membutuhkan mitra-mitra kuat dari Asia dan Pasifik.

"Uni Eropa mempunyai banyak hal untuk ditawarkan; kami adalah mitra yang transparan dan dapat diandalkan,” kata diplomat utama Uni Eropa Josep Borrell, seraya menyebutkan komitmen untuk bekerja lebih erat dalam memerangi perubahan iklim, meningkatkan perdagangan, mengembangkan teknologi dan berinvestasi dalam infrastruktur.

Sekalipun Eropa masih menghadapi perang di Ukraina, Josep Borrel menekankan: "Kami tidak melupakan gambaran yang lebih luas: pusat gravitasi perekonomian dunia telah bergeser ke kawasan Indo-Pasifik, dengan hampir 50% PDB dunia dan 60% populasi dunia.”

Namun pertemuan hari Jumat dibayangi isu perang di Gaza dan perbedaan pendapat mengenai hubungan dengan Israel dan pandangan terhadap-kelompok Hamas, yang di Uni Eropa dan beberapa negara lain dikategorikan sebagai kelompok teroris.

'Standar ganda' Eropa terhadap Ukraina dan Gaza

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi meminta Uni Eropa untuk memberikan tekanan lebih besar pada Israel agar mengendalikan operasi militernya di Gaza, yang diluncurkan sebagai pembalasan atas serangan teror Hamas pada 7 Oktober 2023.

"Konsistensi antara nilai dan tindakan mencerminkan keikhlasan landasan moral kita. Ini menunjukkan siapa kita sebenarnya,” kata Retno Marsudi dalam pidatonya.

Berbicara kepada DW dan media lain di sela-sela perundingan, Menteri Luar Negeri Sri Lanka Ali Sabry mengritik apa yang disebutnya sebagai "standar ganda" dalam kaitan dengan konflik Timur Tengah dan di Ukraina. "Kredibilitas dunia Barat dipertaruhkan, kecuali Anda memperlakukan mereka secara setara,” katanya.

Tapi Menteri Luar Negeri Finlandia menolak tuduhan itu. "Ini sama sekali bukan standar ganda. Kami tegas terhadap setiap tindakan yang menargetkan warga sipil," kata Elina Valtonen kepada wartawan. "Kami telah mengutuk serangan Hamas secara langsung. Namun, kami juga mengakui bahwa meskipun Israel mempunyai hak untuk melindungi dirinya sendiri dan warga sipilnya, Israel perlu melakukan hal itu dengan mematuhi hukum internasional dan hukum kemanusiaan.”

Menteri luar negeri Austria Alexander Schallenberg juga menolak klaim tersebut. "Itu tidak benar – karena apa yang dilakukan Rusia? Itu adalah invasi neo-imperialistik ke negara lain.” Dia kemudian menggambarkan serangan Hamas tanggal 7 Oktober sebagai sebuah "pembantaian.”

Tapi diplomat utama UE Josep Borrell mengakui adanya perbedaan pandangan tentang konflik di Gaza. "Kami harus memberikan banyak perhatian, karena sikap kami terhadap konflik di Gaza dapat membahayakan hubungan kami dengan banyak orang di seluruh dunia,” katanya. "Dan kami harus menjelaskan berbagai posisi di Uni Eropa. Ini adalah masalah yang sangat memecah belah.”

Uni Eropa dan ASEAN sepakat untuk tidak sepakat

Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan hari Jumat, para menteri Eropa dan rekan-rekan mereka dari ASEAN akhirnya sepakat untuk tidak sepakat mengenai situasi di Timur Tengah.

"Kami sepakat untuk mengutuk semua serangan terhadap warga sipil dan kami memperhatikan seruan sebagian dari kami untuk gencatan senjata yang langgeng,” kata pernyataan bersama itu. "Kami menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, terutama perempuan, anak-anak, orang sakit dan orang tua. Dalam konteks ini, beberapa dari kami juga mengangkat pentingnya pembebasan dari penahanan sewenang-wenang.”

UE dan ASEAN juga menggunakan formulasi serupa untuk mengatasi perbedaan pandangan tentang serangan Rusia ke Ukraina. "Sebagian besar anggota mengecam keras perang di Ukraina… Ada pandangan lain dan penilaian berbeda mengenai situasi dan sanksi,” demikian disebutkan dalam pernyataan bersama.

Beberapa negara di Asia, termasuk India, Pakistan, dan Vietnam – yang semuanya terwakili dalam konsultasi di Brussels – memang tidak secara terbuka mengecam invasi Rusia ke Ukraina.

"Wajar jika negara-negara yang terpisah secara geografis mempunyai cara pandang serta isu yang berbeda. Tapi intinya, menurut saya, perlu ada dialog,” kata anggota delegasi India Kumaran Periasamy kepada wartawan.

Pertemuan di Brussels dihadiri dua puluh menteri luar negeri Uni Eropa dan puluhan menteri dan pejabat tinggi dari Asia dan Pasifik. Namun menteri luar negeri Jerman Annalena Baerbock tidak hadir karena masalah jadwal. Josep Borrel menegaskan, ketidakhadiran ini bukan karena kurangnya minat. "Tentu saja tidak. Tapi begitulah hidup, setiap orang punya agenda. Tidak semua bisa berada di mana saja pada waktu yang sama," pungkas petinggi Uni Eropa itu.

(hp/as)