Uni Eropa Akan Reformasi Regulasi Farmasi
3 Juni 2020
Komisi Eropa (EC) memulai proses untuk merevisi regulasi produksi farmasi, untuk memungkinkan obat-obatan dan vaksin lebih mudah tersedia untuk konsumen. Demikian laporan Reuters mengutip sebuah dokumen Komisi Eropa Selasa (2/6).
Keputusan diambil setelah Uni Eropa melanjutkan upaya untuk memerangi pandemi virus corona. Saat ini Uni Eropa menghadapi masalah di sektor perawatan kesehatan serta ketergantungan suplai obat-obatan vital dan bahan kimia, terutama dari Cina dan India.
Komisi Eropa menyebutkan, obat kanker dan vaksin serta produk penting lainnya seringkali mengalami kelangkaan pasokan. Situasi kelangkaan obat-obatan vital diperkirakan akan makin memburuk, jika pengembangan vaksin Covid-19 terus dipacu, mengingat kapasitas laboratorium yang ada tidak memadai untuk memproduksi vaksin dalam dosis berskala besar.
“Pandemi virus corona yang menyergap tiba-tiba, dengan jelas menunjukkan kebutuhan untuk modernisasi cara Uni Eropa menjamin akses obat-obatan untuk seluruh warganya“, demikian ditegaskan dalam dokumen Komisi Eropa.
Kelangkaan obat-obatan jangka panjang
Laporan Komisi Eropa itu juga menekankan, kelangkaan obat dan ketidak adilan akses obat-obatan harus ditangani dengan serius. Komisi Eropa juga akan meminta masukan dari publik terkait reformasi penting dalam regulasi uji klinis serta marketing obat-obatan, termasuk produksi dan distribusi di kalangan negara anggota.
Rincian reformasi ditargetkan dirilis akhir tahun ini. Kemungkinan perubahan termasuk informasi tentang obat-obatan yang akan makin banyak tersedia secara online. Uni Eropa juga akan berusaha mengatasi perbedaan harga obat-obatan, yang biasanya ditentukan di level nasional anggota.
Uni Eropa sejak lama menderita kekurangan obat-obatan parah, dan pandemi Covid-19 menambah parah pemasokan, karena rantai suplai global juga terganggu. Selain itu negara-negara pemasok menghentikan ekspor sejumlah obat-obatan penting. Perwakilan Uni Eropa di Brussel pekan lalu mengajukan anggaran sebesar 9,4 juta Euro hingga 2027 untuk medorong reformasi tersebut. (as/vlz)