UNMIT Tolak Pengampunan Pelanggar HAM Timor Leste

Saat ini investigasi masih terus berjalan. Sementara proses pengadilan baru akan dilaksanakan. Misi Terpadu Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Leste UNMIT mengimbau pemerintah dan otorinas hukum Timor Leste agar tidak ada pengampunan dan kekebalan hukum bagi pelaku pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia, saat terjadi kerusuhan bulan April dan Mei tahun lalu di Bumi Lorosae tersebut.

Pimpinan UNMIT Atul Khare:

“PBB tidak mendukung amnesty bagi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, yakni penyiksaan, pemindahan paksa dan lain-lain. UNMIT tidak mendukung diadakannya kekebalan hukum bagi kekerasan yang terjadi pada bulan April dan Mei tahun lalu, secara khusus, hal tersebut akan lebih memperburuk keyakinan seseorang terhadap kedaulatan bangsa bagi negara ini.”

Saat ini, Kejaksaan Agung dan Provedor Hak asasi Manusia dan Keadilan di Timor Leste baru mencapai tahap investigasi kasus kerusuhan tersebut. Provedor adalah kantor atau lembaga yang diberi mandat oleh parlemen untuk menyelidiki, melaporkan, menyelidiki dan membuat rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan pelanggaran HAM. Sementara Komisi Investigasi Independen PBB telah membantu pemerintah Timor Leste dengan menyampaikan beberapa rekomendasi dalam laporannya sehubungan kerusuhan yang menimpa Timor Leste tahun lalu, Namun hingga kini, persidangan bagi para pelaku kerusuhan tahun lalu di Timor Leste belum diproses. UNMIT masih menanti pembahasan parlemen atas rekomendasi dari Komisi Investigasi PBB seputar kerusuhan itu. Termasuk didalamnya pembahasan seputar jaminan bagi korban dan mekanisme penyelesaian masalah bagi anggota kepolisian dan tentara Timor Leste. Seperti diketahui krisis di Timor Leste tahun lalu dipicu pemecatan terhadap 600 an anggota pasukan keamanan. Menurut Atul Khare, untuk menegakan keadilan, UNMIT berkewajiban memberdayakan sistem peradilan di Timor Leste.

“Saat ini UNMIT, UNDP dan partner lainnya bekerja sama, untuk memberdayakan sistem peradilan, dalam hal sumber daya manusia, untuk menjamin bahwa sistem peradilan memiliki kemampuan, guna memproses orang yang terlibat dalam krisis yang terjadi pada bulan April dan Mei tahun lalu, sesuai dengan rekomendasi yang dipublikasikan oleh Komisi Investigasi Independen PBB.”

Sesuai rencana persidangan terhadap eks Menteri Dalam Negeri Rogerio Tiago Lobato, yang diduga terkait kerusuhan, akan segera dilaksanakan.