Vietnam Bakal Izinkan Serikat Pekerja demi Uni Eropa

Majelis Nasional di Vietnam bakal memperdebatkan dan mungkin akan meratifikasi Konvensi International Labour Organisation (ILO) Nomor 87, yang mengamanatkan pembentukan organisasi buruh secara bebas. Seorang sumber DW menyebutkan, ratifikasi itu bakal dilakukan pada Oktober mendatang.

Meskipun Hanoi telah berjanji untuk meratifikasi konvensi itu pada akhir tahun 2023, tapi para pejabat Eropa meyakini bahwa Vietnam akan melakukannya pada akhir tahun ini demi mencegah potensi sanksi dari para mitra Barat yang semakin frustrasi dengan lambannya reformasi ketenagakerjaan di Vietnam.

Ada tekanan kolektif dari Uni Eropa dan Kanada terhadap pihak penguasa, yakni Partai Komunis Vietnam, untuk dapat merealisasikan janji yang telah disepakati terkait reformasi ketenagakerjaan saat menandatangani Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), sebuah pakta perdagangan yang beranggotakan 11 negara, serta Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam, sebuah perjanjian yang mulai berlaku sejak tahun 2020.

Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, Bern Lange saat mengunjungi ibukota Vietnam, Hanoi pada Januari lalu untuk pembicaraan lintas-parlemen, mengatakan, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk meratifikasi konvensi PBB akan dikirim Majelis Nasional Vietnam pada bulan Oktober. Lange mengaku dia telah mendapatkan jaminan dari rekannya di Vietnam, bahwa mereka akan menghormati komitmen terhadap reformasi.

"Langkah ini menunjukkan komitmen Vietnam untuk meningkatkan hak-hak buruh, sebuah langkah yang saya yakini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja di Vietnam, tetapi juga sangat penting dalam memperkuat hubungan perdagangan bilateral kita," kata Lange kepada DW.

Rencana menindak kelompok buruh independen

Namun, tidak semua orang optimis dengan hal itu. Beberapa sumber berpendapat,pascaratifikasi Vietnam bakal terus menunda penerapan persyaratan konvensi, sementara yang lainnya berpendapat bahwa beberapa politisi Barat kemungkinan dengan sengaja, salah mengartikan apa yang telah dijanjikan Hanoi.

"Ratifikasi hanya awal dari implementasi," kata Judith Kirton-Darling, Sekretaris Jenderal IndustriAll (sebuah serikat pekerja Eropa), sekaligus mantan anggota Parlemen Eropa yang menjadi pelapor bayangan untuk kesepakatan perdagangan bebas Uni Eropa-Vietnam.

Hanoi telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama pada tahun 2019. "Namun, implementasinya "sangat lambat dan berulang kali tertunda," tambahnya.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Sebagai negara komunis dengan satu partai, satu-satunya serikat pekerja yang diizinkan secara hukum saat ini adalah milik Konfederasi Buruh Vietnam. Kelompok tersebut dikelola oleh partai, artinya mereka tidak independen.

Reformasi ketenagakerjaan merupakan salah satu syarat utama yang diajukan Brussel saat menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan Vietnam. Kedua pihak juga telah membuat sebuah forum di mana para ahli independen Vietnam ditugasi menilai kemajuan Hanoi dalam reformasi perburuhan ini. Namun, beberapa dari mereka ditangkap dan dipenjara atas tuduhan yang menurut kelompok hak asasi manusia bermotif politik.

Bahkan, jika Partai Komunis mengizinkan beberapa bentuk perwakilan buruh independen, baru-baru ini Partai Komunis mengadopsi "strategi" untuk lebih membatasi kelompok semacam ini agar tidak "mendapatkan pijakan" di masyarakat. "Hal ini tertuang dalam arahan yang disetujui oleh Politbiro Partai Komunis tahun lalu," kata Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch Phil Robertson.

Dokumen Directive24, yang dibocorkan ke media oleh kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) di Bangkok bulan lalu, menunjukkan bahwa Partai Komunis Vietnam tengah bersiap untuk menindas organisasi-organisasi buruh independen yang telah dijanjikan mendapatkan izin sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan internasional.

"Integrasi internasional yang komprehensif dan mendalam, serta implementasi perjanjian perdagangan telah menciptakan kesulitan dan tantangan baru bagi keamanan nasional,” kata arahan tersebut, menurut terjemahan tidak resminya.

Hal ini, telah memungkinkan "kekuatan-kekuatan yang bermusuhan dan reaksioner" terhadap pemerintah komunis untuk "meningkatkan kegiatan sabotase dan transformasi politik internal mereka (dengan) membentuk aliansi dan jaringan ‘masyarakat sipil', ‘serikat pekerja independen,' menciptakan landasan bagi pembentukan kelompok oposisi politik dalam negeri”, ujar arahan Partai Komunis Vietnam itu.

Vietnam bedakan antara serikat pekerja dan organisasi buruh

Dokumen tersebut juga secara gamblang menyerukan kepada semua bagian di Partai komunis, termasuk badan tingkat lokal untuk "mencegah terbentuknya organisasi buruh yang berbasis etnis atau agama."

Robertson menyebut hal ini menunjukkan pemerintah Vietnam "hanya memasang hiasan sambil berusaha menghindari premis inti dari pluralisme serikat buruh, yang pada akhirnya akan memberikan buruh hak-hak mereka dan kesempatan untuk mewakili diri mereka sendiri dalam mencari masa depan yang lebih baik."

"Gerakan serikat buruh yang aktif dan independen, yang berniat untuk menegaskan keluhan terhadap investor dan elite Partai Komunis, merupakan program paling akhir yang akan diterapkan pemerintah Vietnam ," tambahnya.

Sebagian besar laporan media dan komentar menyebutkan, Vietnam setuju untuk mengizinkan serikat pekerja independen ketika menandatangani kesepakatan perdagangan internasional, termasuk kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. "Namun, Vietnam membedakan antara serikat pekerja dan organisasi buruh, ujar Joe Buckley," seorang peneliti khusus perburuhan dan pembangunan di Asia Tenggara.

Di bawah undang-undang Vietnam, serikat pekerja hanya akan diizinkan untuk berdiri di bawah Konfederasi Umum Buruh yang dikelola oleh Partai Komunis Vietnam, artinya ini tidak independen. Akan tetapi, setelah disahkannya sebuah undang-undang pada Januari 2021, organisasi pekerja independen telah diizinkan, "yang lebih terbatas dalam hal yang dapat mereka lakukan dibanding dengan serikat buruh," tambahnya.

"Bagi kebanyakan orang, 'organisasi pekerja' berarti serikat pekerja, tetapi Vietnam telah menciptakan kategori hukum terpisah dari 'organisasi pekerja', yang berbeda," jelasnya.

Sebagai contoh, mereka tidak akan dapat berkembang untuk mewakili semua pekerja di dalam sebuah industri, yang akan sangat melemahkan kemampuan tawar-menawar kolektif mereka. Selain itu, mereka akan diatur secara berbeda, dan lebih ketat, daripada serikat pekerja di bawah Aturan Buruh, menurut para analis.

"Saya tidak bisa melihat organisasi pekerja independen menjadi kekuatan yang kokoh atau serius dalam politik dan masyarakat Vietnam, setidaknya dalam jangka pendek," kata Buckely

Negara yang represif

Vietnam masih menjadi salah satu negara yang paling represif di Asia Tenggara. Vietnam memenjarakan semakin banyak aktivis sejak tahun 2016 di saat pimpinan Partai Komunis Nguyen Phu Trong mengonsolidasikan kekuatannya.

Minggu lalu, beberapa aktivis prodemokrasi dan HAM terkenal, termasuk Nguyen Chi Tuyen dan Nguyen Vu Binh, ditangkap dengan alasan "melakukan propaganda melawan negara”. Penangkapan ini disebut oleh Human Rights Watch sebagai "gelombang baru” penindasan. Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah Hanoi mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri lagi menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Meskipun demikian, sumber DW mengatakan, ratifikasi Konvensi ILO No. 87 kemungkinan akan cukup untuk mencegah kritik Barat terhadap Vietnam karena tidak mematuhi janji reformasinya.

Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 kemungkinan juga akan menenangkan beberapa kritikus Vietnam di Eropa dan memudahkan para pejabat Eropa yang ingin mendorong hubungan Uni Eropa-Vietnam lebih jauh lagi.

Menurut kepala Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, Bern Lange, ratifikasi konvensi tersebut "merupakan kemajuan yang signifikan dalam memastikan praktik-praktik ketenagakerjaan yang adil dan transparan, yang sangat penting untuk meningkatkan volume perdagangan dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk investasi."

(mh/as)