1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Wara Wiri Setya Novanto

20 November 2015

Ketua DPR Setya Novanto yang terjerat skandal saham Freeport Indonesia sempat diisukan mundur dari jabatannya. Tapi kabar tersebut kemudian diralat. Kini Setnov bertaruh nasib di Mahkamah Kehormatan Dewan

https://p.dw.com/p/1H9K4
Indonesien Parlamentspräsident Setya Novanto
Foto: Reuters/S. Kurniawan/Antara

Fahmi Idris memicu kabar simpang siur saat ia mengabarkan ihwal pengunduran diri Setya Novanto dari kursi ketua DPR. Karena sejam berselang, politisi kawakan Partai Golkar itu memgoreksi sendiri perkataannya. Malah Idris memastikan dukungan penuh Fraksi Golkar terhadap Setya Novanto.

Pria yang akrab dipanggil Setnov itu belakangan menjadi buah bibir setelah terlibat dalam skandal kongkalikong saham dengan PT. Freeport Indonesia. Menyusul negosiasi perpanjangan kontrak yang baru akan dimulai 2019 itu, Novanto diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kalla buat meminta bagian saham, dengan janji akan membantu menggolkan kontrak baru Freeport.
Tudingan itu sontak dibantah. Menurutnya, jabatan presiden dan wapres merupakan simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi, sehingga tidak mungkin dirinya mencatut nama demi kepentingan bisnis.

Kini Novanto berhadapan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said melaporkan bekas bendahara Golkar itu dengan tudingan pelanggaran kode etik.

Tekanan agar Novanto mundur dari jabatannya antara lain datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Parlemen tidak bisa seperti ini. Jika komite etika harus tegas. Kami berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadapnya," kata politisi PDIP, Adian Napitupulu.

Sejauh ini sebuah petisi online yang digalang buat menuntut pengunduran diri Setya Novanto telah ditandatangani oleh lebih dari 60.000 orang.

Senada dengan ucapan Fahmi Idris, Golkar menginstruksikan kepada ketiga anggotanya yang duduk di Mahkamah Kehormatan Dewan agar mendukung Setya Novanto, jika ketua DPR itu dipaksa mundur atau dinonaktifkan dari jabatannya.

rzn/yf (rtr,kompas,tempo,cnni)