Warga Minoritas Birma Khawatir Akan Terlupakan

Pertempuran dan ketegangan politik antara junta militer Myanmar dan organisasi pemberontak etnis dianggap merupakan konflik yang terlupakan. Padahal, pengusiran, pemerasan dan pelecehan terhadap warga minoritas masih merupakan keseharian di Myanmar. Baru-baru ini telah terjadi beberapa konflik senjata baru: salah satunya pada bulan Juni, ketika junta militer Myanmarmenyerang kelompok perlawanan etnis minoritas Karen. Dalam aksi serangan ini, junta militer dibantu oleh kelompok sempalan Karen sendiri. Seperti biasanya, korban yang jatuh akibat serangan ini adalah warga sipil.

Kelompok minoritas Karen ingin pengakuan hak-hak dan kebudayaan mereka. Tetapi karena penindasan politik di Myanmar, tampaknya mereka tidak memiliki harapan. Terutama sebelum pemilu 2010, junta militer berusaha dengan segala cara untuk menjamin kekuasaan mereka di daerah perbatasan.

Sebuah desa kecil di luar pusat kota Mae Sot. Di desa ini tinggal Zipporah Sein di sebuah rumah yang juga menjadi tempat kerjanya sementara. Pintu gerbang besar yang terbuat dari besi ditutupi dengan terpal biru, sehingga tak seorangpun dapat melihat gerbang masuk ini.

Zipporah Sein adalah sekretaris jenderal Uni Nasional Karen (KNU), sebuah kelompok perlawanan yang berjuang untuk kepentingan etnis minoritas Karen di Birma, yang nama resminya Myanmar. Sayap militer KNU, Tentara Pembebasan Nasional Karen, baru-baru ini kembali diserang oleh tentara Myanmaryang dibantu pasukan milisinya. Ribuan penduduk dari wilayah Karen di timur Myanmar melarikan diri ke tetangga, Thailand.

"Ini berakibat sangat buruk, karena terdapat banyak desa di wilayah ini. Yang menanggung akibat (dari serangan) biasanya desa-desa kecil, yang penduduknya terpaksa melarikan diri ke Thailand. Sangat sulit bagi mereka, karena masih musim hujan. Warga yang seharusnya mengurus sawah dan ladang mereka, dipaksa untuk meninggalkan desa mereka. Ini merupakan satu masalah besar,“ ungkap Zipporah Sein.

Sepanjang perbatasan antara Thailand dan Myanmar setidaknya 140.000 orang tinggal di kamp-kamp pengungsi. Banyak dari mereka merupakan korban dari konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Karena rezim militer Myanmar terus mengusir penduduk dan membakar habis dan menjarah desa mereka, arus pengungsi ke Thailand ini tidak pernah berhenti.

Myanmar akan menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2010 mendatang. Oleh karena itu, junta yanmar berusaha untuk membawa berbagai kelompok etnis di bawah kendali mereka.

Stephen Hull dari organisasi non pemerintah Karen Human Rights Group menyatakan, "Mereka dihadapkan pada pilihan; menyerahkan senjata dan membentuk partai politik atau mengalihkan fungsi mereka menjadi pasukan penjaga perbatasan. Sejak Mei, misalnya Tentara Demokrasi Karen Budha, Democratic Karen Buddhist Army, telah menyatakan diri sebagai pasukan penjaga perbatasan."

Memang sebenarnya Tentara Demokrasi Karen Budha telah menjalin persekutuan dengan junta Birma. Pasukan milisi ini turut pula mendukung pemerintah dalam serangan pada awal musim panas lalu. Selain itu, para pengamat melaporkan, makin banyak penduduk sipil yang direkrut secara paksa untuk menjadi tentara penjaga perbatasan.

Ada juga beberapa kelompok etnis lain yang tidak tunduk kepada junta militer. Kenyataan bahwa situasi di Birma akan membaik setelah pemilu, hampir tidak ada yang mempercainya. Tapi Aung So, eksil Birma pendiri Pemerintah Koalisi Nasional Persatuan Birma, memperkirakan munculnya generasi baru dari kalangan militer yang akan membawa satu perubahan. Satu generasi yang tidak ada hubungannya dengan pemimpin junta Than Shwe dan kelompok garis kerasnya.

"Kami memiliki beberapa kontak dalam junta. Bukan dengan para pimpinan atasnya, tapi dengan jajaran menengahnya. Dan kita bisa memastikan bahwa banyak dari perwira tersebut menentang keadaan yang terjadi saat ini. Saya pikir, mereka akan mencuat ke depan cepat atau lambat. Mereka yang di atas tidak ada yang berani menentang Than Shwe. Dan mereka, dari kalangan bawah, juga tidak dapat melakukannya sendiri,” dikatakan Aung So.

Namun, sekretaris jendral Uni Nasional Karen, Zipporah Sein, memperingatkan agar tidak melupakan etnis minoritas Birma dalam diskusi-diskusi mengenai demokratisasi Birma. "Kebanyakan orang berbicara tentang gerakan demokrasi, mengenai pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi-nya, NLD. Tapi hanya sedikit orang yang berbicara mengenai kondisi warga etnis. Kami menginginkan agar masyarakat internasional mendesak rejim militer untuk duduk di meja perundingan, baik dengan Suu Kyi dan NLD, juga dengan wakil-wakil dari etnis minoritas. Dengan cara ini, masalah di Birma dapat diselesaikan.“

Para pengamat yakin bahwa tidak lama lagi akan terjadi serangan baru di wilayah perbatasan. Dan yang menjadi target serangan tidak saja kelompok minoritas Karen.

Nicola Glass/Luky Setyarini

Editor: Yuniman Farid