1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Yunani Mengumumkan Referendum "Terima atau Tidak?"

1 November 2011

PM Yunani Papandreou mengumumkan referendum di negaranya menentukan akan menerima atau menolak paket penyelamat ekonomi EFSF.

https://p.dw.com/p/132l0
PM Yunani Giorgos Papandreou (ki.) dan PM Luksemburg Jean-Claude Juncker (ka.) di Brussel ketika KTT Uni Eropa. (Foto: AP/dapd)
PM Yunani Giorgos Papandreou (ki.) dan PM Luksemburg Jean-Claude Juncker (ka.) di Brussel ketika KTT Uni Eropa.Foto: dapd

Perdana Menteri Yunani Giorgos Papandreou mengumumkan rencana referendum itu dalam sidang fraksi sosialis di Athena. Warga Yunani akan menentukan apakah mereka menerima atau menolak dana bantuan ekonomi dari pendonor internasional. Selain itu Papandreou berencana mengajukan mosi kepercayaan di parlemen. Namun Papandreou belum memberikan jadwal semua rencananya.

"Ini merupakan bentuk tertinggi demokrasi. Ini merupakan detik-detik patriotisme, yaitu ketika warga menentukan pilihannya. Mereka yang harus memberikan keputusan terakhir. Tidak untuk partai atau perorangan, tapi untuk nasib dan masa depan Yunani," katanya.

Banyak Pertanyaan Terbuka

Menteri Keuangan Yunani Evangelos Venizelos (Foto: AP/dapd)
Menteri Keuangan Yunani Evangelos VenizelosFoto: dapd

Bagi banya pengamat, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kapan pelaksanaan referendum dan apa pertanyaannya? Selain itu, apa akibatnya jika mayoritas penduduk memberikan suara 'tidak'? Kalangan jurnalis menyimpulkan, jika memang begitu Yunani bisa atau harus keluar dari kelompok zona Euro.

Tindakan Papandreou sendiri memiliki alasan politis. Papandreou dari kubu sosialis itu sejak dimulainya krisis utang di negaranya menjadi bulan-bulanan kemarahan warga. Itu terbukti dari aksi protes berkepanjangan menentang program penghematan di Yunani. Sementara itu saingan politik Papandreou, Andonis Samaras dari partai konservatif Nea Demokratia, menolak setiap kerja sama dalam restrukturisasi keuangan negara.

Menteri Keuangan Yunani Evangelos Venizelos menyinggung sikap Nea Demokratia menjadi salah satu alasan dilakukannya referendum. Lebih baik rakyat memutuskan lewat referendum, apalagi setelah oposisi berulang kali menolak hadir dalam perundingan pemerintah Yunani dengan negara-negara zona Euro. Venizelos menambahkan, "Tentu warga Yunani bisa memilih untuk tidak. Tapi mereka harus siap menghadapi akibat pilihannya itu."

Sebelum pelaksanaan sidang krisis yang digelar Uni Eropa itu, terdapat spekulasi mengenai pemilu baru di Yunani. Namun saat ini tidak ada satu pun dari dua partai besar di Yunani yang memiliki jumlah suara cukup untuk membentuk koalisi sendiri. Partai Papandreou yang menjadi mayoritas saat ini kehilangan tiga kursi di parlemen.

17 pemimpin negara zona Euro sebelumnya menyepakati keputusan pemberian paket bantuan baru senilai 100 miliar Euro untuk Yunani. Kreditor swasta seperti bank dan perusahaan asuransi juga kehilangan setengah piutangnya untuk Yunani. Negara-negara zona Euro menjamin penghapusan utang itu dengan jaminan baru.

Banyak warga Yunani mengkhawatirkan masa-masa pembatasan dan pengawasan ketat kreditor internasional. Menurut rancangan KTT Euro, posisi utang Yunani hingga tahun 2020 diturunkan hingga batas toleransi 120 persen produk domestik bruto. Untuk tahun 2012, diperkirakan 170 persen produk domestik bruto. Menurut peraturan kelompok negara mata uang Euro, syarat maksimal utang negara anggota yang bisa ditoleransi adalah 60 persen.

Marko Langer/Luky Setyarini
Editor: Christa Saloh