Apa Tema KTT G20 Kali Ini?

Pemimpin negara-negara G20 bertatap muka langsung untuk pertamakali sejak pandemi corona. Agenda kali ini adalah krisis energi, gangguan pada rantai distribusi dan lonjakan kasus Covid-19 jelang musim dingin di utara.

Konferensi di Roma, Italia, didahului oleh pertemuan delegasi ekonomi dan kesehatan antarnegara, Jumat (29/10). Mulai Sabtu, kepala negara yang mewakili 80 persen perekonomian dunia, akan saling bertemu untuk melanjutkan agenda pembahasan tingkat tinggi.

KTT G20 kali ini tergolong timpang menyusul absennya Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Cina, Xi Jinping. Tanpa kedua kepala negara, G20 diyakini akan kesulitan menyepakati kerjasama untuk menangkal isu-isu global, terutama jelang Konferensi Iklim COP26 di Skotlandia, Minggu (31/10).

Saat ini, sejumlah kepala negara yang sudah tiba di Italia, menyempatkan diri mengunjungi Paus Fransiskus di Vatikan. Presiden AS, Joe Biden mengajak Sri Paus membahas iklim, sementara Presiden Korea Selatan menghadiahkan sebuah ornamen yang dibuat dari kawat duri bekas pagar pembatas di Zona Demiliterisasi antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Sebanyak 5.300 aparat keamanan didatangkan ekstra ke ibu kota untuk mengamankan jalannya KTT. Pertemuan G20 di berbagai negara selama ini selalu dibayangi aksi demonstrasi kelompok kiri atau pegiat lingkungan.

Empat isu besar masuk dalam agenda pembahasan para kepala negara. KTT G20 kali ini banyak berkutat pada program pemulihan ekonomi pascapandemi. Tema yang akan dibahas antara lain adalah pajak global, harga energi dan gangguan pada rantai suplai industri.

Ekonomi dan energi

Badan Moneter Internasional (IMF) mendesak agar negara-negara dunia mempercepat program vaksinasi sebagai jalan menuju pemulihan ekonomi. Namun begitu, analis meyakini negara G20 tidak akan banyak membahas kerjasama vaksin dalam pertemuan kali ini.

Beda halnya dengan pajak korporasi minimum global yang sudah disepakati sebelum pertemuan. Kesepakatan yang juga ditandatangani 130 negara itu mempersulit perusahaan besar mengemplang pajak dengan memarkir dana di negara suaka pajak. 

PBB membidik target ambisius untuk mengesahkan perjanjian itu selambatnya pada 2023. 

Namun krikil perundingan diyakini bakal muncul dari pembahasan energi. Saat ini harga energi melonjak seiring naiknya harga minyak ke level tertinggi dalam tujuh tahun, yakni di kisaran 86 Dollar per barel.

Sejauh ini, negara-negara OPEC dan Rusia mengabaikan imbauan Biden untuk menambah kuota produksi demi menstabilkan harga minyak. "Kita berada di dalam krisis energi, tidak ada cara lain untuk mengungkapkannya,” kata Claudio Galimberti, Wakil Presiden di Rystad Energy.

Tapi menurutnya, sulit diyakini bahwa G20 "akan mampu mengambil keputusan yang bakal berdampak langsung,” pada krisis energi global. Terlebih, ketika negara produsen minyak "berada dalam posisi tawar yang kuat.”

Pembahasan isu gangguan pada rantai suplai global juga diprediksi akan menemui jalan buntu. Belakangan pelaku ekspor-impor kian lantang mengeluhkan kemacetan pada rantai distribusi yang mengakibatkan keterlambatan produksi.

Analis mencatat gangguan diakibatkan penutupan pelabuhan, kurangnya ketersediaan kapal kontainer dan lonjakan permintaan pascapandemi. Kerumitan ini sulit diurai, kata Jake Sullivan, penasehat keamanan nasional Joe Biden.

"Bagaimana kita bisa megetahui pada level mana gangguan timbul sehingga bisa cepat mengatasinya?” 

rzn/vlz (ap,afp)