Bagaimana Cara Membiayai Perlindungan Amazon?

Meskipun tingkat penggundulan hutan turun hampir 50% pada tahun 2023, Amazon terus berjuang melawan ancaman kritis.

Dalam beberapa bulan terakhir, Amazon mengalami kekeringan yang dahsyat dan kebakaran hutan yang memecahkan rekor, dengan melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca yang memanaskan planet Bumi. Tahun ini, peringatan kebakaran 79% lebih tinggi dari biasanya.

Amazon telah menyusut seukuran Prancis dan Jerman dalam empat dekade terakhir, demikian menurut sebuah laporan minggu ini. Para peneliti mencatat "peningkatan yang mengkhawatirkan" dalam lahan hutan yang dibuka untuk pertambangan, pertanian atau peternakan.

Para ilmuwan khawatir hingga setengah dari hutan hujan bisa mencapai "titik kritis" pada tahun 2050 karena tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari suhu yang menghangat, kekeringan ekstrem, penggundulan hutan dan kebakaran hutan.

Mereka memperingatkan bahwa melewati ambang batas ini dapat mengintensifkan perubahan iklim regional dan berisiko Amazon mengalami degradasi permanen atau berubah menjadi sabana.

Siapa yang harus membayar untuk perlindungan Amazon?

Hutan hujan tropis yang luas tidak hanya menjadi sumber keanekaragaman hayati yang sangat besar, pohon-pohon dan tanahnya menyimpan emisi CO2 yang membantu menstabilkan suhu Bumi.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Tropical Forest Alliance, Jack Hurd, yang mendukung perusahaan dalam menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan mereka, melihat tanggung jawab global untuk melestarikan Amazon sehingga dapat terus menyediakan "barang dan jasa untuk saat ini dan di masa mendatang."

Meskipun hampir dua pertiga Amazon terletak di Brasil, hutan hujan yang luas ini membentang di delapan negara, termasuk Kolombia, Peru, dan Bolivia.

Hutannya lebih berharga jika pohon-pohonnya masih hidup dan berdiri daripada jika ditebang atau dihancurkan, demikian menurut data dari Bank Dunia. Amazon Brasil sendiri menghasilkan nilai tahunan sebesar $317 miliar (Rp4,8 kuadriliun), sebuah perhitungan yang sebagian besar didasarkan pada nilai yang dimilikinya bagi dunia sebagai penyimpan karbon. Ini jauh melampaui perkiraan nilai $43 miliar-$98 miliar dari penebangan hutan hujan untuk kayu, pertanian, atau pertambangan.

Jessica Villanueva, manajer senior keuangan berkelanjutan Amerika di WWF, menekankan perlunya banyak pelaku dalam pendanaan perlindungan, "Upaya harus menyatukan semua delapan negara Amazon, termasuk pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan."

Apakah ada dana perlindungan global?

Dana global terbesar adalah Dana Amazon, yang dibentuk oleh pemerintah Brasil pada tahun 2008 untuk mengumpulkan sumbangan internasional guna mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

Hingga saat ini, lembaga ini telah menerima lebih dari $1,4 miliar (21 triliun rupiah), dengan Norwegia dan Jerman sebagai donor terbesar. Swiss, AS, Inggris, Jepang, dan perusahaan minyak dan gas milik Brasil, Petrobras, juga turut menyumbang.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menghidupkan kembali pendanaan tersebut saat ia menjabat pada tahun 2023; setelah para donor Barat menghentikan kontribusi selama masa jabatan pemimpin sebelumnya Jair Bolsonaro, yang dianggap bertanggung jawab atas peningkatan tajam laju deforestasi.

Dana tersebut, yang dikelola oleh Bank Pembangunan Brasil, membiayai berbagai proyek termasuk hal-hal terkait dengan pencegahan kebakaran hutan, dukungan untuk tanah adat dan kawasan konservasi, serta pembangunan berkelanjutan dan pemantauan kejahatan lingkungan. Lembaga ini mengklaim telah memperluas kawasan hutan lindung dengan pengelolaan lingkungan yang diperkuat hingga 74 juta hektare.

Namun, meskipun Dana Amazon penting, dana tersebut tidak menyediakan tingkat pembiayaan yang dibutuhkan untuk melindungi kawasan tersebut sepenuhnya, kata Cristiane Fontes, direktur eksekutif lembaga penelitian global nirlaba World Resources Institute Brazil.

Dari mana lagi uang itu berasal?

Selain Dana Amazon, ada juga puluhan juta dolar yang masuk ke kawasan tersebut, sebagian besar berasal dari yayasan dan lembaga bilateral, ujar Hurd, yang juga anggota komite eksekutif Forum Ekonomi Dunia.

Menurut sebuah studi terkini, diperkirakan hampir $5,81 miliar (Rp87 triliun) telah dialokasikan untuk perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan oleh para donor internasional sejak tahun 2013. Para penyandang dana tersebut meliputi lembaga bilateral dan multilateral, yayasan swasta, LSM, dan perusahaan.

Jerman, Norwegia, dan Amerika Serikat menyumbang hampir setengah dari sumbangan antara tahun 2020-2022 dan yayasan swasta, seperti Bezos Earth Fund, menyumbang seperempatnya. Pemerintah nasional di kawasan Amazon menerima 30% dari dana ini, diikuti oleh LSM.

Meskipun tidak ada informasi yang tersedia tentang angka pendanaan publik, perlindungan sebagian besar didanai oleh uang publik dan donor multilateral, kata Andrea Carneiro, ahli strategi konservasi dari organisasi lingkungan Rainforest Trust yang berbasis di AS. Mereka menambahkan ada berbagai kesenjangan pendanaan, termasuk untuk perlindungan di Bolivia dan Peru, serta dana pengelolaan untuk wilayah masyarakat adat.

Namun, sulit untuk memperoleh gambaran akurat tentang berapa banyak uang yang mengalir ke perlindungan, kata Hurd. "Anda akan melihat berbagai perkiraan tentang apa yang sebenarnya masuk ke dalam hal ini, karena orang-orang menghitung berbagai hal dengan cara yang berbeda."

Ide perlindungan berbeda-beda, tergantung pada apakah mereka berurusan dengan lahan Amazon yang masih utuh, terdegradasi, atau ditebang untuk kegiatan seperti pertambangan atau pertanian, lanjutnya. "Ini bukan hanya tentang 'ini hutan lindung yang perlu kita tutupi dan cari tahu cara mengelolanya', seperti taman nasional di Eropa atau Amerika Utara."

Apa lagi yang perlu dilakukan?

Untuk mencegah Amazon mencapai titik kritis, komunitas donor global, anggaran publik, dan sektor swasta perlu segera meningkatkan komitmen mereka, kata Villanueva.

Mempertahankan 80% wilayah dalam kawasan konservasi — yang akan mencakup tanah adat — akan membutuhkan antara $1,7 miliar-$2,8 miliar per tahun serta biaya awal sekitar $1-1,6 miliar, demikian menurut perkiraan terkini.

Karena pendanaan publik saja tidak akan cukup untuk menutup kesenjangan pendanaan, pemerintah perlu menerapkan regulasi dan insentif keuangan untuk mendorong perusahaan bergerak menuju ekonomi tanpa deforestasi, ujar Villanueva. "Sangat penting untuk menarik investor swasta dan membangun kapasitas proyek solusi berbasis alam untuk memanfaatkan modal swasta."

Yang dibutuhkan adalah menemukan cara untuk menghargai nilai hutan yang masih ada dan beralih ke model ekonomi yang lebih berkelanjutan di wilayah tersebut, kata Fontes.

Laporan terbaru dari WRI menyoroti bahwa transisi menuju ekonomi bebas deforestasi yang mencakup pertanian rendah emisi dan pemulihan hutan akan membutuhkan sekitar 1% dari Produk Domestik Brutto (PDB) Brasil per tahun, yang berjumlah sekitar $533 miliar pada tahun 2050.

Fontes menunjuk pada potensi Fasilitas Hutan Tropis Selamanya (TFFF) Brasil, sebuah wadah investasi multilateral yang diusulkan untuk melestarikan hutan hujan di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengumpulkan $250 miliar (Rp 3,7 triliun) dari negara-negara dengan dana kekayaan negara dan investor swasta lainnya. "Ini adalah dana yang benar-benar akan mendukung Brasil — dan negara-negara lain — dalam transisinya dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi berkelanjutan."

Bersamaan dengan TFFF, solusi jangka panjang lainnya untuk perlindungan Amazon dapat ditemukan dalam mekanisme pendanaan Jurisdictional Redd+ (JREDD), paparJosé Otavio Passos, direktur Amazon di organisasi lingkungan yang berbasis di AS, The Nature Conservancy.

Melalui JREDD, perusahaan atau pemerintah memberikan pembayaran kepada negara bagian atau negara untuk pengurangan deforestasi di wilayah yang luas dengan imbalan kredit karbon yang diverifikasi.

Bulan lalu, Bank Dunia juga mengumumkan obligasi reboisasi Amazon senilai $225 juta, yang menghubungkan keuntungan finansial bagi investor dengan penghapusan karbon dari atmosfer.

"Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh negara-negara kaya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Brasil. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh sektor swasta, dan kita perlu melakukannya dengan lebih cepat. Kita semua bersama-sama," kata Passos.