Biden Kecam Rencana Pembangunan Pemukiman Yahudi
11 Maret 2010
Wakil Presiden AS Joe Biden melanjutkan lawatan Timur Tengahnya hari Rabu (10/03) di kawasan Palestina. Ia bertemu secara khusus dengan Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad dan Presiden Mahmoud Abbas. Ia tiba di Ramallah dengan kekesalan besar, karena sehari sebelumnya di Israel, ia bagai dipermalukan. Hari Selasa (09/03), justru belum lama setelah ia mengungkapkan optimismenya bagi dimulainya lagi proses perdamaian Israel Palestina, Kementerian Dalam Negeri Israel justru mengumumkan rencana pembangunan 1600 unit rumah bagi para pemukim Yahudi di Yerusalem Timur. Joe Biden menunjukkan kekecewaannya, antara lain dengan datang terlambat ke jamuan makan di Israel. Akibatnya PM Israel Benjamin Netanyahu bersama isterinya harus menunggu hingga 90 menit.
Dalam jumpa pers bersama Presiden Palestina Mahmud Abbas, Biden terus terang mengungkapkan kegusarannya, "Merupakan kewajiban kedua belah pihak untuk membangun suasana yang mendukung perundingan, dan bukan mempersulitnya. Keputusan yang diumumkan Selasa kemarin oleh pemerintah Israel, untuk membangun pemukiman baru di Yerusalem Timur, justru merongrong sikap saling percaya. Padahal kepercayaan itulah yang justru kita butuhkan sekarang untuk memulai dan juga menghasilkan perundingan yang bermanfaat. Itu sebabnya saya langsung mengutuk tindakan itu."
Di Israel, keputusan itu dikecam oleh Partai Kadima yang beroposisi sebagai suatu "ketololan diplomasi". Kecaman juga dari Partai Buruh, satu-satunya anggota koalisi yang tidak berhaluan kanan dalam pemerintahan Netanyahu. Issac Herzog, menteri kesejahteraan dari Partai Buruh menyebutnya sebagai sebuah kesalahan besar diplomasi. Menteri Pertahanan Ehud Barak yang juga ketua Partai Buruh menunjuk hal itu sebagai sesuatu yang merusak prospek perundingan dengan Palestina.
Di pihak Palestina, Presiden Mahmud Abbas tegas menuntut pembatalan rencana itu, "Saya dengan ini menegaskan lagi tekad kami untuk mendukung upaya Amerika Serikat dalam menggulirkan proses perdamaian. Namun kebijakan pemukiman Israel, khususnya di Yerusalem, mengancam proses perdamaian ini. Kami menuntut Israel untuk membatalkan keputusan itu.“
Masalahnya, pembatalan rencana itu tak ada dalam agenda pemerintah Israel. Bukan kebetulan, masalah ini berada dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Eli Yishai dari Partai Shas berhaluan nasionalis ortodoks. Sang menteri berdalih bahwa rencana pemukiman itu sudah diagendakan sejak tiga tahun oleh Komite Perencanaan dan Distrik, dan kementeriannya tidak tahu sebelumnya mengenai keptusan itu. Namun ia tidak menyesalkan keputusan itu, dan hanya menyesalkan momentum pengumumannya, yang katanya harusnya ditunda barang dua tiga pekan. Mendagri Eli Yishai justru mengatakan, seharusnya semua pihak tahu bahwa Yerusalem tidak masuk dalam perundingan atau agenda moratorium pembangunan pemukiman.
Di Ramallah, dalam jumpa opers bersama wakil presiden AS Joe Bidden, Presiden Mahmud Abbas menegaskan posisi Palestina, "Ada yang ingin saya sampaikan kepada rakyat Israel. Saya ingin katakan bahwa inilah saatnya untuk perdamaian. Perdamaian yang didasarkan pada prinsip dasar dua negara. Suatu negara Israel, yang hidup dengan damai dan aman; berdampingan dengan suatu negara Palestina dengan perbatasan 4 Juni 1967 yang ditetapkan PBB, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya."
Mahmud Abbas menyerukan pula agar Israel mencabut blokade terhadap Jalur Gaza, dan tidak menghalangi pengiriman bahan bangunan untuk rekonstruksi di kawasan yang porak poranda oleh serangan Israel beberapa waktu lalu itu. Ia menegaskan, momentum perdamaian seharusnya tidak boleh diluputkan. Di sisi lain, Wakil Presiden Joe Biden mendesak semua pihak untuk berkompromi dan menunjukkan keluwesan serta memberikan pengorbanan yang berani untuk menciptakan perdamaian.
"Suatu perdamaian bersejarah, menuntut rakyat Palestina dan Israel serta para pemimpinnya untuk menunjukkan keberanian yang bersejarah pula. Amerika Serikat akan selalu berdiri bersama mereka yang bersedia mengambil risiko-risiko yang dituntut oleh perdamaian," ditegaskan Joe Biden.
gg/rn/afp/dpa/rtr