1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Friedrich Ebert dan Perjalanan Jerman Memulai Demokrasi

29 Maret 2021

Kisah hidup Friedrich Ebert menandai perjalanan Jerman memulai demokrasi. Dengan maraknya aksi protes menentang pemerintah otoriter dan kudeta, semakin disadari bahwa demokrasi itu rapuh dan perlu dirawat.

https://p.dw.com/p/3rHUM
Friedrich Ebert
Friedrich EbertFoto: Jan-Peter Kasper/B/picture-alliance

Saat ini, masyarakat Jerman telah terbiasa mengenyam kebebasan di alam demokrasi. Berpuluh tahun lamanya, sistem ini memungkinkan Jerman menjadi salah satu negara yang kuat dan stabil. Tapi keadaannya tidak selalu demikian. Seperti di negara-negara lain, perjalanan menuju demokrasi di Jerman juga panjang dan berliku.

Akhir tahun 1918, Jerman berada di persimpangan jalan. Negara ini baru saja kalah Perang Dunia I. Pemimpinnya, yakni Kaisar Wilhelm II melarikan diri ke pengasingan di Belanda menyusul pecahnya Revolusi November yang dimulai dengan pemberontakan para pelaut di Kiel. Orang-orang kelaparan. Para prajurit yang trauma dan cacat akibat perang dengan putus asa pulang ke rumah, tapi apa daya, dunia yang mereka tahu telah hancur.

Dari masa penuh kebingungan dan pergolakan inilah, seorang anak laki-laki tukang jahit akan memainkan peran penting dalam menentukan nasib politik negara itu. Friedrich Ebert, anak ketujuh dari sembilan bersaudara yang lahir pada 4 Februari 1871, di Heidelberg, ini ibarat menjadi wakil dari impian perbaikan kehidupan sosial di Jerman.

Karena tidak bisa melanjutkan sekolah, Ebert memulai karirnya sebagai pekerja pembuat pelana dan setelah melakukan pekerjaan tersebut selama bertahun-tahun ia cukup terampil. Berkat ketekunan, bakat organisasi, dan rasa tanggung jawab, Ebert akhirnya berhasil menjadi ketua partai berhaluan kiri, yakni Partai Sosial Demokrat (SPD).

Kekalahan Jerman di Perang Dunia I

Mulai November 1918, Ebert menjabat sebagai anggota terkemuka pemerintah koalisi partai berhaluan kiri SPD dengan Sosial Demokrat Independen (USPD) yang lebih radikal.

Perang Dunia I secara pribadi, telah sangat membawa kesedihan bagi Ebert: Dua dari lima anaknya meninggal. Tidak berafiliasi dengan agama apa pun, Ebert kemudian mendukung langkah fundamental untuk mengubah arah negaranya: beralih dari monarki ke republik demokratis modern. 

Majelis Nasional Jerman pertama berkumpul di Weimar pada Februari 1919
Majelis Nasional Jerman pertama berkumpul di Weimar pada Februari 1919.Foto: picture-alliance/dpa

Namun pada saat itu Jerman belum pernah menggelar pemilihan umum yang demokratis. Selain itu, pemerintah menghadapi tantangan sulit dalam membangun negara yang ekonominya tengah compang-camping.

Bahkan di tengah kehancuran besar-besaran, mayoritas penduduk Jerman tidak dapat menerima bahwa mereka telah kalah perang dan banyak yang masih berpegang teguh pada gagasan Kekaisaran Jerman yang telah usang. Pendek kata, Jerman pada tahun 1918 adalah masyarakat yang menghadapi tantangan menyakitkan dan harus mengubah diri sendiri agar bisa tetap punya masa depan.

Ebert adalah orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. "Hari ini dia dianggap sebagai pelopor demokrasi, yang memegang tanggung jawab di salah satu periode paling kompleks dan bermasalah dalam sejarah Jerman," ujar sejarawan Peter Beule dari Friedrich Ebert Foundation. Berkat kemampuannya untuk berkompromi, Ebert berhasil menavigasi kekacauan politik periode setelah perang.

"Ini adalah sesuatu yang baru dalam politik Jerman," kata Walter Mühlhausen dari Reichspräsident Friedrich Ebert Memorial di Heidelberg. Pada saat itu, partai politik masih relatif baru. Ebert pun menjadi figur yang politiknya berorientasi pada konsensus.

Pendiriannya itu menjadikan Ebert sebagai musuh bagi kaum ekstrem kiri karena ia tidak ragu bekerja sama dengan elit militer dan birokrasi dari kalangan yang telah mapan untuk membangun demokrasi. Karena itulah tokoh-tokoh kiri menuduhnya mengkhianati gerakan buruh yang sangat penting di saat itu. Ketegangan pun meningkat.

Pada 5 Januari 1919 di Berlin, kaum komunis radikal, sosialis, dan gerakan Marxis Spartakusbund pun dimobilisasi untuk menggulingkan pemerintah. Gerakan ini hanya selang beberapa hari sebelum berlangsungnya pemilihan demokratis pertama di Jerman. Ancaman perang saudara membayangi.

Perempuan boleh mencoblos dalam pemilu

Namun pada 19 Januari 1919, pemilihan umum parlemen tetap berlangsung di Jerman. Ada yang baru kali ini. Pertama kalinya jutaan perempuan diizinkan untuk memilih. Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers juga ada.

Beberapa minggu kemudian saat membuka Majelis Nasional di Weimar, Ebert menyatakan: "Rakyat Jerman itu bebas, akan tetap bebas, dan akan memerintah diri sendiri di masa depan. Kebebasan ini adalah satu-satunya penghiburan yang tersisa bagi rakyat Jerman, satu-satunya dukungan yang dapat mereka gunakan untuk bisakeluar dari pertumpahan darah akibat perang dan kekalahan. " Lima hari kemudian, secara demokratis Friedrich Ebert terpilih sebagai presiden pertama di bawah Konstitusi Weimar. 

Ebert Sosok Pemimpin yang belum diterima masyarakat Jerman

Saat itu kondisi masyarakat Jerman sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Di alam demokrasi yang baru saja berkembang, Friedrich Ebert menjadi sosok yang tidak semua orang bisa terima. Bagi masyarakat yang masih berduka atas runtuhnya monarki, seseorang yang pernah bekerja sebagai pembuat pelana, dan putra penjahit dari Heidelberg, kini bisa berada di pucuk kepemimpinan negara, adalah hal yang absurd.

Ada pula upaya kudeta oleh kelompok radikal dari sayap kanan maupun kiri. Ujaran kebencian dan fitnah oleh kaum nasionalis sayap kanan telah menargetkan Ebert sebagai perwakilan republik yang tidak diinginkan.

"Pembuat pelana yang entah bagaimana tersesat ke takhta; begitulah dia digambarkan," kata penulis biografi Ebert Mühlhausen kepada DW. Presiden baru itu pun pernah menghabiskan waktunya membela keabsahan jabatannya secara cara hukum, melawan lebih dari 200 tuntutan hukum.

Terlepas dari semua sikap berusuhan yang dia hadapi, Ebert tetap menjadi jangkar yang stabil bagi republik. Ia adalah jaminan keamanan, kebebasan, dan ketertiban. Dalam enam tahun menjabat sebagai presiden, ada sembilan kanselir dan dua belas kabinet datang dan pergi.

Fokusnya tetap pada kesejahteraan pekerja dan mereka yang secara sosial kurang beruntung. Sebagai seorang sosial demokrat, dia menghubungkan gagasan demokrasi dan supremasi hukum dengan gagasan emansipasi sosial, kata sejarawan Beule. 

Ebert meninggal pada 28 Februari 1925, di usia 54 tahun. Kematiannya pun mengakhiri fase ketika Jerman menikmati masa-masa relatif stabil. Perlahan dan pasti, demokrasi di Republik Weimar yang baru bersemi sebentar ikut layu. Pada tahun 1933, Adolf Hitler berkuasa, menghancurkan demokrasi yang dibangun orang-orang semacam Ebert dan menjerembabkan Jerman ke dalam bab tergelap dalam sejarah.

Demokrasi itu rapuh

Penulis biografi Ebert, Walter Mühlhausen, memperingatkan bahwa orang harus belajar dari masa lalu. "Saya pikir situasi belakangan ini telah sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa demokrasi adalah sesuatu yang rentan, bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang memiliki karakter yang bersifat abadi."

Saat ini, Jerman telah menjadi negara demokrasi yang kokoh selama beberapa dekade. Namun demikian, fondasi demokrasi tidak boleh dianggap remeh dan diabaikan begitu saja. Partai populis Alternative for Germany (AfD) berulang kali telah menguji batas-batas demokrasi. Selain itu, kian hari kian banyak pula orang yang terhasut berbagai teori konspirasi di jejaring media sosial.

Sejarah era Weimar telah menunjukkan bahwa demokrasi harus dialami, dihayati, dan dipertahankan setiap hari - oleh semua yang menikmatinya, kata Mühlhausen. Setiap orang yang percaya pada demokrasi "harus mempertahankan sistem ini - saat ini, hari ini, dan di masa depan." Karena bila dalam sistem ini ada hanya sedikit sekali orang yang berpemikiran demokratis, sistem ini "berisiko dihempaskan ke dalam tong sampah sejarah." (ae/vlz)

Redaktur DW, Ralf Bosen
Ralf Bosen Penulis dan editor