Irak Ambil Langkah Konkret Tanggapi Referendum Kurdi

Warga Kurdi Irak menyambut dengan sorak sorai pengumuman resmi hasil referendum kemerdekaan Kurdi yang diselenggarakan Senin 25 September. Dinyatakan pengumpulan suara menunjukkan 92,73% warga ingin merdeka dari Irak. Walaupun referendum tidak mengikat dan tidak otomatis menghasilkan kemerdekaan Kurdi, pemerintah Irak mengecam dan menuntut agar referendum dan hasilnya dibatalkan.

Baca juga: Ketegangan Meningkat di Irak Akibat Referendum Warga Kurdi

Juru bicara pemerintah Irak, Saad al Hadithi mengatakan, "Posisi kami dalam hal referendum jelas." Dipaparkannya, pemerintah di Baghdad menentang karena tidak sejalan dengan konstitusi, tidak punya landasan hukum dan tidak punya legitimasi. Dia menambahkan, hasil referendum tidak punya kekuatan mengikat terhadap pemerintah federal Irak, dan tidak miliki konsekuensi hukum apapun.

Langkah konkret pemerintah Irak

Pemerintah Irak sudah mengambil beberapa langkah konkret antara lain melarang penerbangan internasional ke wilayah otonomi Kurdi di Irak utara. Mereka juga menuntut agar semua orang yang bertangungjawab atas referendum, termasuk pemimpin Kurdi Marsud Barzani ditindak secara hukum.

Perdana Menteri Irak, Haider al Abadi mengatakan, ia ingin menjaga kesatuan negaranya tanpa harus menggunakan kekerasan. Tetapi parlemen Irak sudah memberikan mandat kepadanya untuk menggerakkan militer, termasuk ke wilayah yang kaya minyak di sekitar kota Kirkuk. Abadi mengatakan, mereka akan menggunakan semua cara yang dibenarkan konstitusi dan hukum. Parlemen juga menyerukan penutupan semua perwakilan diplomatis di kawasan otonomi Kurdi.

Sementara itu Turki dan Iran yang jadi engara tetangga Irak sudah mulai khawatir bahwa referendum Kurdi di Irak akan menyulut aksi perlawanan minoritas Kurdi yang tinggal di wilayah Turki dan Iran.

ml/as (rtr, afp)