Jerman Perpanjang Masa Operasi Penggunaan Energi Nuklir

Pemerintah Jerman akhirnya satu kata mengenai kebijakan penggunaan energi atom setelah berbulan-bulan menjadi isu perdebatan. Menurut keterangan Menteri Lingkungan Jerman Norbert Röttgen, para politisi tinggi Jerman sepakat memperpanjang masa pengoperasian 17 pembangkit listrik tenaga nuklir di negara itu.

Röttgen mengatakan, "Kami sepakat untuk memperpanjang masa pengoperasian reaktor nuklir yang lebih tua hingga delapan tahun lagi. Sementara itu reaktor yang berumur lebih muda, yang memiliki teknik otomatis, masa operasinya diperpanjang hingga 14 tahun. Jadi, rata-rata perpanjangannya adalah 12 tahun."

Ditambahkannya, penggunaan energi atom sebagai peralihan menuju penggunaan energi terbarukan merupakan hal yang tidak terelakkan lagi.

Saat ini 23 persen listrik yang mengalir ke seluruh Jerman berasal dari reaktor nuklir.

Sebelumnya terdapat keputusan pemerintah bahwa pengoperasian seluruh reaktor nuklir di Jerman akan dihentikan selambatnya tahun 2025. Kebijakan ini diputuskan sepuluh tahun lalu oleh pemerintah Jerman di bawah pimpinan kanselir waktu itu, Gerhard Schröder, dan sejumlah perusahaan besar energi seperti Eon, RWE, EnBW, dan Vattenfall. Pada saat pemerintahan berganti, koalisi yang baru dari Uni Kristen Demokrat (CDU) dan Partai Demokratik Liberal (FDP) mempertanyakan kesepakatan itu.

Pajak Elemen Bakar dan Retribusi Tambahan

Pengelola reaktor nuklir di Jerman tentu menikmati tambahan pemasukan dari keputusan baru ini. Namun sebagai imbalannya, mereka diwajibkan membayar pajak yang disebut sebagai pajak elemen bakar. Pajak yang sudah ditarik sejak beberapa tahun ini mengalirkan dana ke kas negara per tahunnya 2,3 miliar Euro. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan anggaran negara. Selain itu, perusahaan pembangkit listrik tenaga atom diwajibkan membayar retribusi 9 Euro untuk setiap kilowatt per jam listrik yang dihasilkannya. Dana dari retribusi itu digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik dari sumber terbarukan. Menteri Perekonomian Jerman Rainer Brüderle memandangnya sebagai "keberhasilan besar".

"Bahwa semuanya berhasil, juga dengan perjanjian menguntungkan dengan perusahaan penyedia energi, dalam keberhasilan menghasilkan 15 miliar Euro bagi pembangunan energi terbarukan, ini merupakan langkah penting," kata Brüderle.

Menteri Perekonomian Brüderle sebelumnya mendesakkan masa perpanjangan yang lebih lama lagi, namun usulan itu ditentang oleh kementerian dalam negeri dan kementerian kehakiman Jerman. Karena semakin panjang jangka waktu yang direncanakan, semakin besar pula kemungkinan pemerintah di Berlin memerlukan persetujuan Dewan Federal Jerman. Selain itu terdapat oposisi mengancam, jika pemerintah Jerman harus berurusan dengan Dewan Federal, maka dapat dipastikan perdebatan mengenai energi nuklir akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi.

Kritik Tajam Aktivis Lingkungan dan Oposisi

Ketika rapat mengenai pembangkit listrik tenaga atom berlangsung di kantor kekanseliran Minggu malam lalu (05/09), pimpinan Partai Sosial Demokrat (SPD) Sigmar Gabriel, mengatakan bahwa pemerintah membuka kembali salah satu konflik terbesar di Jerman.

"Tidak peduli apakah hari ini, delapan, sepuluh, 12 atau 15 tahun lagi, ini merupakan awal dari proses penarikan penggunaan energi terbarukan. Kepentingan keamanan rakyat telah dijual. Yang jelas, jika SPD, dan semoga dengan Partai Hijau, kembali berpeluang menentukan politik energi, maka kami akan membatalkan keputusan hari ini," ucapnya

Bagi gerakan anti energi nuklir di Jerman, rencana pemerintah merupakan suatu tantangan. Pemimpin Partai Hijau Claudia Roth menyatakan di depan kantor kekanseliran, "Saya menjanjikan musim gugur yang panas bagi pemerintah Jerman yang sekarang. Mereka suka sekali berpakaian tebal. Mereka tidak membiarkan orang mendekat, tidak menerima argumen yang lebih baik, dan tidak bisa memutuskan kebijakan yang bersandar pada keamanan warga di negara ini."

Masih belum dijelaskan mengenai tindakan tambahan keamanan yang terkait dengan perpanjangan masa pengoperasian reaktor nuklir ini. Menurut laporan organisasi lingkungan Greenpeace, banyak reaktor nuklir yang keamanannya belum terjamin dari kemungkinan serangan udara.

Bernd Gräßler/Luky Setyarini

Editor: Hendra Pasuhuk