Kembali Korban Tewas di Suriah Meski Resolusi PBB
3 Desember 2011Terkait dengan peningkatan kekerasan terhadap pemrotes rezim di Suriah, Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss, hari Jumat (02/11) mengeluarkan resolusi yang menuntut agar pemerintah Suriah segera menghentikan kekerasan brutal terhadap warga sipil yang melakukan aksi protes secara damai menentang rezim di bawah pimpinan Presiden Bashar Assad . Dewan PBB tersebut juga menunjuk seorang penyidik khusus.
Resolusi Dewan HAM PBB mendapat dukungan mayoritas anggota
Resolusi hari Jumat itu disokong oleh 37 dari 47 anggota dewan, di antaranya dari Liga Arab, namun Rusia dan Cina tidak memberikan dukungannya. Wakil Jerman di dewan, Hanns Heinrich Schuhmacher mengatakan di Jenewa: "Sinyal yang jelas, isolasi masif Suriah, bahkan juga di wilayahnya sendiri. Negara-negara di wilayah itu diserukan untuk bekerja sama dengan Dewan HAM serta kebijakan-kebijakannya. Jika tidak, saya berasumsi bahwa Dewan Keamanan PBB harus menangani masalah ini."
Mengacu pada laporan komisi pemeriksaan internasional, Komisaris urusan HAM PBB, Navi Pillay mengungkapkan, sedikitnya 307 anak tewas dalam kekerasan di Suriah. Selanjutnya Pillay mengatakan, masyarakat internasional harus segera mengambil langkah yang efektif untuk melindungi rakyat Suriah . Ia juga mengutarakan, menurut informasi terpercaya yang diterima dewan HAM, lebih dari 4.000 orang tewas sejak awal aksi protes delapan bulan lalu.
Sedikitnya 15 orang tewas dalam bentrokan hari Sabtu (03/12)
Sementara itu, meski sanksi baru dan resolusi, pertumpahan darah belum juga berakhir di Suriah. Hari Sabtu (03/12) pasukan pemerintah dikatakan menggunakan tank-tank dalam serangannya di berbagai kawasan di Idlib dan Homs yang merupakan kota pusat perlawanan terhadap rezim Suriah. Dilaporkan bahwa bentrokan terjadi antara pasukan Suriah dan desertir di kedua kota yang terletak di dekat perbatasan dengan Turki itu. Sedikitnya 15 orang tewas dalam bentrokan tersebut. Demikian menurut pihak oposisi. Tujuh korban tewas adalah tentara dan polisi serta lima desrtir dan tiga warga sipil. Karena pemerintah melarang pemberitaan media mengenai hal itu, laporan-laporan terkait tidak dapat diperiksa oleh pihak independen.
Di ibukota Qatar, Doha, Liga Arab hari Sabtu ini (03/11) melakukan pertemuan untuk membicarakan penerapan sanksi-sanksi yang telah diputuskan. Qatar saat ini mendapat giliran memimpin Liga Arab. Akhir November lalu, Liga Arab memutuskan untuk membekukan kerja sama dengan Bank Sentral Suriah, aset milik anggota kabinet dan investasi-investasi di negeri itu. Melalui langkah tersebut Liga Arab hendak memaksa Presiden Suriah, Bashar Assad untuk mengakhiri kekerasan.
Christa Saloh/dpa, afpe, dapd
Editor: Marjory Linardy