Kenapa Joe Biden Harus Kaji Ulang Perjanjian Damai Taliban

Jika bekas Presiden Amerika Serikat Donald Trump sering berseloroh, lebih baik gagal bersepakat ketimbang membuat kesepakatan buruk, maka perjanjian damai dengan Taliban yang dia tanda tangani termasuk kategori yang buruk.

Butir perjanjian disepakati secara tergesa-gesa ketika AS tidak sabar mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama 19 tahun. Tapi kesepakatan dengan Taliban, dalam bentuknya yang saat ini, hanya akan merugikan hubungan AS dan Afghanistan.

Maka patut disambut, ketika Presiden terpilih AS, Joe Biden, mengindikasikan pemerintahannya bersedia mengkaji ulang perjanjian yang ditandatangani di Doha, Qatar, itu. Kita, sebaliknya, belum mengetahui betul rencana apa yang akan diemban pemerintahan Biden. Yang jelas, kajian setengah hati yang cuma dibuat demi memenuhi janji, tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan.

Ada alasan untuk meyakini pemerintahan baru AS hanya bermanis lidah soal isu Afghanistan. Dalam uji kelayakan di Senat, Menteri Luar Negeri, Antony Blinken, misalnya mengatakan AS "ingin mengakhiri perang abadi ini.” Tapi sayangnya, perang Afghanistan belum akan berakhir dekat-dekat ini.

Jalan buntu di Doha

Jika kepentingan AS hanya menyangkut penarikan mundur pasukannya dari Afghanistan, maka Perjanjian Doha 2020 bisa dibilang sudah memenuhi fungsinya. Tapi jika Amerika ingin mengakhiri konflik dan menjamin keamanan di Afghanistan, maka perjanjian yang ada penuh cacat dan tidak mencukupi.

Serangan berdarah di Afghanistan kian meningkat justru sejak AS menyepakati damai dengan Taliban. Kelompok pemberontak itu menepis tuduhan terlibat dalam serangan-serangan tersebut. Tapi sulit mempercayai mereka, jika Taliban masih enggan menyanggupi tuntutan gencatan senjata secara nasional seperti yang diajukan Washington dan Kabul.

Perundingan internal di Afghanistan saat ini menemui jalan buntu. Tidak ada lagi kemajuan yang bisa dicatat sejak proses negosiasi mulai digulirkan September lalu, usai bulan-bulan penuh cercaan dan tuduhan miring antara kedua belah pihak.

Selama perundingan alot itu, kedua pihak terhadang isu-isu seputar Hak Asasi Manusia atau tindak kekerasan. Tapi masalah terbesar berpusar pada pembagian kekuasaan setelah perdamaian. 

Bagaimana bentuk pemerintahan Afghanistan di masa depan? Di bawah Trump, AS membiarkan perkara itu dipecahkan sendiri oleh Taliban dan pemerintahan Ashraf Ghani. Tapi prosesnya seharusnya tidak seperti itu. Bagaimanapun juga, AS ikut bertanggung jawab.

Taliban dan Kabul punya pandangan yang sama sekali berbeda tentang bentuk pemerintahan Afghanistan. Taliban menginginkan sistem berbasis Syariah Islam. Sementara Presiden Ghani ingin mempertahankan sistem demokrasi parlementer.

Jika pun Taliban mendukung sistem pemerintahan yang demokratis, mereka akan menuntut porsi terbesar dalam kekuasaan eksekutif. Kenapa tidak? Mereka mengontrol wilayah yang luas di Afghanistan dan punya superioritas di medan perang terhadap pasukan pemerintah. 

Mereka yakin mampu mendikte butir perjanjian kepada pemerintah Afghanistan, yang masih bergantung pada AS dan negara barat secara militer dan finansial. Perjanjian damai yang banyak berkutat soal penarikan mundur pasukan AS di Afghanistan, justru hanya akan memperkuat Taliban.

Di bawah kekuasaan aktor regional

Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, baru-baru ini menggariskan bahwa "AS akan mendukung proses damai lewat upaya diplomasi yang kuat di tingkat regional.” Di sanalah letak kunci permasalahannya, bahwa kekuatan-kekuatan regional hanya tertarik pada kepentingan sendiri.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, mengatakan pihaknya berharap pemerintahan Biden akan memanfaatkan peluang damai di Afghanistan. Dengan kata lain, dia berharap AS tidak mengutak-atik Perjanjian Doha.

Adalah benar bahwa Perjanjian Doha mustahil terwujud tanpa bantuan Pakistan. Islamabad punya pengaruh kuat terhadap Taliban dan memainkan peran sentral dalam membujuk kelompok pemberontak untuk kembali ke meja perundingan.

Pakistan menginginkan peran yang lebih kuat bagi Taliban di pemerintahan baru Afghanistan, karena melihat kepentingannya akan lebih mudah dilindungi jika para santri berkuasa di negeri jiran. Namun hal ini tidak menjamin perdamaian di Afghanistan.

Kembali ke 1996?

Pakistan bisa jadi merupakan pihak yang paling diuntungkan dari perjanjian damai AS dan Taliban. Islamabad ingin meredam pengaruh India di Afghanistan yang terus menguat sejak invasi AS tahun 2001. Sejumlah komentator bahkan bergurau, betapa Trump sudah menyerahkan Kabul kepada Islamabad.

Apakah Biden akan membiarkan Islamabad dan Taliban menguasai Afghanistan? Skenario ini akan membawa seisi negeri kembali ke tahun 1996, ketika Taliban menduduki ibu kota Kabul dan mengawali masa kekuasaannya selama lima tahun, dan ketika kawasan utara Afghanistan dan Pakistan mulai menjadi sarang militan Islam.

Taliban adalah sebuah realita politik dan tidak bisa diabaikan. Dalam berbagai skenario masa depan bagi Afghanistan, mereka akan memainkan peranan yang penting. Tapi setelah hampir dua dekade kekacauan atas nama demokratisasi dan stabilitas keamanan, Washington tidak bisa membiarkan Afghanistan menjadi bulan-bulanan kekuatan regional. Dengan lengsernya Donald Trump, saatnya bagi pemerintahan baru mengamandemen butir perjanjian.

Apakah ini berarti Taliban akan bersedia menegosiasikan ulang perjanjian? Sangat sulit dibayangkan. Tapi pemerintahan baru AS harus setidaknya berusaha memperkuat tekanan kepada Taliban dan memainkan peranan yang lebih besar dalam proses negosiasi internal. 

Singkatnya, AS tidak bisa melarikan diri dari Afghanistan.

rzn/ae