Keras terhadap Suriah dan Tahan Diri terhadap Iran

Pemerintah Suriah sekarang dijatuhi sanks-sanksi lebih berat oleh Uni Eropa. 18 orang lainnya yang mendukung Presiden Bashar al Assad ditempatkan dalam daftar hitam Uni Eropa. Sekarang jumlah seluruhnya menjadi 74. Orang-orang ini mulai sekarang dilarang memasuki wilayah Eropa, dan rekening bank mereka di Eropa dibekukan. Selain itu, Bank Investasi Eropa tidak boleh memberikan Suriah pinjaman lagi.

Embargo senjata dan penghentian impor minyak mentah dari Suriah sudah berjalan. Sebagai isyarat berikutnya, Uni Eropa menyatakan bersedia bekerjasama dengan Dewan Nasional Suriah yang didirikan oposisi. Tetapi itu bukan berarti pengakuan bagi badan itu sebagai wakil legitim rakyat Suriah, seperti pengakuan yang diberikan kepada Dewan Transisi Nasional Libya beberapa bulan lalu.

Kemajuan di DK PBB

Para menteri luar negeri menyambut baik pernyataan Liga Arab, yang mengeluarkan Suriah dari keanggotaan dalam badan tersebut, dan menetapkan sanksi-sanksi, jika pemerintah terus menindak rakyatnya sendiri secara brutal. Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle berharap, kini di tingkat PBB juga akan ada kemajuan menyangkut Suriah.

"Jika Liga Arab menegaskan, bahwa mereka tidak menerima lagi sikap rejim Assad, saya pikir, ini juga akan menjadi alasan bagi mitra-mitra di DK PBB yang masih ragu untuk mengubah pendirian. Kemudian, juga mereka yang selama ini tidak bersedia memberikan pernyataan tegas menentang kekerasan ini," demikian Westerwelle.

Tolak Intervensi Militer

Yang dimaksud adalah Rusia dan Cina. Kedua negara yang memiliki hak veto ini selalu mencegah DK PBB mengeluarkan sanksi terhadap Suriah. Jika itu terus berlangsung, PBB tidak mungkin memberikan perlindungan bagi rakyat sipil dari kebrutalan rejim. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague.

Tetapi ia menolak intervensi militer seperti di Libya. Ia mengatakan, saat ini tidak ada yang dapat dilakukan negara-negara Eropa. Situasi di Suriah lebih kompleks daripada situasi Libya awal tahun ini. Ia menambahkan, DK PBB tidak memberikan mandat yang membenarkan intervensi militer di Suriah.

Diplomatis terhadap Iran

Dalam kasus Iran, situasi di DK PBB tidak jauh berbeda. Badan Energi Nuklir Internasional (IAEA) menuduh Teheran membuat bom atom dalam laporan terakhirnya. Dalam hal ini Rusia dan Cina juga memblokir resolusi. Tetapi Uni Eropa juga harus terus aktif lewat jalan diplomatik, dan tidak dengan memberikan ancaman-ancaman militer, seperti yang dilakukan Israel, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn.

Ia mengatakan kepada mereka yang memamerkan kekuatan, opsi militer tidak ada gunanya, karena tidak akan mencapai tujuan. Kedua, karena dampaknya fatal, dan ketiga, kerena debat ini menguntungkan Teheran. Asselborn memuji dengan jelas sikap AS yang berhati-hati menyangkut serangan militer. Pendapat Asselborn mendapat dukungan luas. Westerwelle menyebut diskusi soal aksi militer "kontraproduktif".

Opsi Yang Diperhitungkan

Sementara Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt mengatakan, Uni Eropa harus "menyelesaikan masalah secara diplomatis“, di samping itu laporan IAEA dibesar-besarkan. Menteri Luar Negeri Perancis Alain Juppé mengatakan, kalau diadakan, serangan militer akan menjadi intervensi yang akibatnya tidak dapat diperbaiki, dan ini harus dicegah dengan menetapkan sanksi-sanksi.

Satu-satunya yang berpendapat berbeda adalah Menteri Luar Negeri Belanda Uri Rosenthal. Ia mengatakan, sekarang semua opsi harus diperhitungkan. Suaranya menjadi suara tunggal. Namun demikian, para menteri luar negeri saat ini juga tidak dapat menyepakati perincian sanksi-sanksi baru terhadap Iran. Itu akan dibicarakan lagi dalam pertemuan berikutnya dua pekan mendatang.  

Christoph Hasselbach / Marjory Linardy

Editor: Christa Saloh