Seperti yang lalu-lalu, pemerintah negara Republik Indonesia enggan untuk menuntaskan kejadian pelanggaran HAM masa lalu mulai dari peristiwa 65, peristiwa kerusuhan 98, penembakan di Semanggi dan peristiwa kerusuhan ini akan menjadi babak baru digantungnya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh negara.
Dengan terus menggali keadilan bagi korban, sejatinya kita bisa melihat bagaimana peristiwa kerusuhan ini berdampak secara politik. Khususnya dengan menyelidiki pola perpolitikan Indonesia sebelumnya dan memetakan siapa-siapa saja yang diuntungkan atas terjadinya utang baru pelanggaran HAM di republik ini.
Akhir dari Aksi "Super Damai"
Keluarga saya adalah keluarga kelas menengah muslim yang tinggal di pinggir ibu kota. Ibu saya, adalah seorang muslimah yang taat. Beliau mempunyai pengajian rutin setiap minggu dan rutin pula mengikuti demonstrasi "Bela Islam" khususnya semenjak demonstrasi besar 212 untuk menumbangkan Ahok pada tahun 2016 silam.
Saya dan ayah mempunyai pandangan politik yang sangat berseberangan dengan ibu namun saling menghargai. Saya dan ayah tidak pernah sekalipun melarang ibu ikut pergi demonstrasi bersama kelompoknya.
Tapi malam tanggal 21 Mei setelah penentuan hasil pemilihan umum oleh KPU dan Bawaslu, kami sekeluarga, berdasarkan informasi dari media daring, melarang ibu untuk ikut demonstrasi yang sudah beliau siapkan sejak tiga hari yang lalu, sebab khawatir akan terjadi kericuhan.
Benar saja ketika kami sekeluarga makan sahur, berita tentang kerusuhan yang terjadi di pusat kota Jakarta telah menewaskan satu orang. Beberapa hari kemudian, jumlah korban tewas bertambah lagi mencapai sembilan orang.
Saya mencurigai bahwa korban tewas dan kekerasan berdampak pada berkurangnya simpati terhadap demonstrasi umat Islam. Banyak keluarga menengah muslim yang kini meminta anggotanya tidak terlibat secara langsung lagi setelah kerusuhan berdarah dan para "umat Islam" sedikit demi sedikit mulai menarik diri dari pusaran demonstrasi, sebab tidak aman.
Ibu saya adalah satu dari mungkin sekian banyak umat muslim yang mulai pada awal selalu dikatakan "super damai" sejak 212 pada tahun 2016. Berjilid-jilid demonstrasi aman dan bebas kekerasan, sekarang mulai berhenti karena adanya korban tewas pada demo terakhir, 22 Mei 2019.
Ada beberapa alasan mengapa orang bersimpati pada gerakan demonstrasi Islam dengan angka cantik ini. Pertama karena hubungannya dengan pengakuan kesalehan di ruang publik, adanya rasa kebersamaan sesama komunitas muslim dan diarahkan oleh politik elite. Tapi hal yang terpenting dalam okupasi ruang publik adalah jaminan rasa aman bagi para simpatisannya. Itu sebabnya setiap kali demonstrasi angka cantik selalu disisipi label "damai" atau "super damai".
Kedamaian dan keamanan ditekankan supaya orang merasa tidak membahayakan nyawanya jika bersimpati dan mau bergabung. Begitu juga istilah "People Power" yang memiliki syarat nir-kekerasan karena sesungguhnya arsitek gerakan ini tahu bahwa kekerasan akan menghentikan simpatisan untuk datang ke gerakan massa dan penguasaan ruang publik.
Jokowi yang Diuntungkan
Sesungguhnya melalui skema ini saya justru mencurigai bahwa aksi kekerasan dan kerusuhan justru mungkin dibuat oleh pihak yang menginginkan tidak ada lagi aksi demo berjilid-jilid.
Benar adanya kelompok umat Islam yang dimotori oleh Prabowo senang sekali memamerkan kekuatan mengumpulkan simpatisan Islam ke ruang publik dan Jakarta sebagai pusat Indonesia. Tapi mereka juga sadar satu hal, dengan mengumpulkan banyak orang berarti juga memberikan jaminan keamanan kepada mereka.
Pecahnya kekerasan dalam aksi demo terakhir menjadi pukulan telak dalam aksi mengumpulkan massa di ruang publik ini. Terlebih lagi, sebuah surat kabar investigasi sedang menggiring opini publik dengan mengaitkan kerusuhan 2019 dengan 1998 yang mana Prabowo dan kawan militernya terlibat.
Berbagai fakta yang dikumpulkan oleh surat kabar tersebut sangat tersirat untuk menyudutkan secara politik. Misalnya saja, penemuan ambulans dengan logo partai oposisi yang membawa batu dan amplop dan rencana pembunuhan empat petinggi militer di tengah pusaran kekuasaan Jokowi. Saya rasa itu sangat terang-terangan, menyudutkan dan menggiring opini publik dalam pusaran arus politik pemenang pemilu.
Dari semua fakta yang dikumpulkan dan disusun terkait kerusuhan, Jokowi terlihat berada jauh dalam perdebatan dan tidak terlibat sama sekali. Bukankah hal ini yang justru mencurigakan?
Bagaimana pun, Jokowi adalah penguasa dan terpilih kembali, dia adalah pucuk kekuasaan di negara Indonesia dan bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di bawah pemerintahannya.
Sementara itu, kerusuhan 22 Mei menjadi tragedi kemanusiaan baru bagi bangsa ini. Pelanggaran HAM oleh negara yang lalu-lalu saja tidak diselesaikan dan pemerintah mengulang kembali kejahatannya dengan tuduhan korban sebagai perusuh.
Sejarah terulang adalah ketika rakyat sipil selalu jadi korban dan keadilan bagi mereka tidak ditegakkan. Peristiwa pembantaian 65, kerusuhan dan perkosaan massal 98, penembakan Semanggi dan lain-lain masih belum selesai dan kita sudah mengulang masalah baru.
Pemerintah terlihat ogah-ogahan dalam membentuk tim pencari fakta, identitas korban dan hasil autopsi justru dikemukakan kepada publik pertama-tama oleh lembaga independen seperti KontraS dan Komnas HAM, sementara polisi, dalam konferensi pers yang mereka lakukan pada 11 Juni kemarin, alih-alih mencari pelaku penembakan justru melakukan tuduhan yang menyatakan sembilan korban tewas adalah perusuh.
Bisa jadi ini menjadi indikasi bahwa Jokowi akan semakin menguat dan mungkin (tetap) mengabaikan tragedi kemanusiaan seperti pemerintahannya di periode pertama. Sementara Jokowi dan kekuasaannya menguat, semangat rakyat sipil untuk mobilisasi dan menguasai ruang publik, mungkin akan semakin mengendur.
Penulis @Nadyazura adalah essais dan pengamat masalah sosial.
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis
*Bagaimana komentar Anda atas opini di atas? Silakan tulis dalam kolom komentar di bawah ini