NATO Desak Karzai Resmikan Perjanjian Keamanan

Masih belum jelas bagaimana peran pasukan internasional di Afghanistan setelah satuan tempur ditarik tahun 2014. Amerika Serikat menuntut perjanjian bilateral yang mengatur pengerahan pasukannya setelah 2014. Tapi sampai sekarang, Presiden Hamid Karzai menolak menandatangani naskah perjanjian itu.

Padahal perjanjian keamanan Amerika dan Afghanistan itu akan menjadi acuan bagi pasukan dari negara NATO yang lain, yang masih akan bertugas di Afghanistan setelah 2014. Karzai menerangkan, perjanjian itu seharusnya ditandatangani oleh presiden baru hasil pemilu, yang baru akan dilangsungkan bulan April tahun depan.

Negara-negara NATO berpendapat, terlalu lama untuk menunggu pemilu presiden. Menlu Jerman Guido Westerwelle memperingatkan Karzai agar "tidak mengulur waktu". "Kami juga harus melakukan persiapan, harus mengambil keputusan logistik", kata Westerwelle pada pertemuan NATO di Brussel. Anggota NATO ingin kejelasan sampai akhir tahun ini.

Tidak ada bantuan tanpa perjanjian perjanjian

Sekretaris Jendral NATO Anders Fogh Rasmussen memperingatkan Afghanistan agar segera membuat keputusan. "Jika tidak ada tandatangan untuk perjanjian keamanan, kami juga tidak bisa mengirim tenaga pelatih". Setelah 2014, NATO ingin menempatkan ribuan pasukan di Afghanistan sebagai tenaga pelatih dan instruktur bagi militer lokal.

Jika misi pendidikan militer tidak bisa dijalankan, ini akan memperburuk situasi keamanan, kata Rasmussen. Ia menambahkan, tanpa perjanjian itu maka proyek bantuan yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional bisa gagal dikucurkan.

Selama ini, masyarakat internasional menjanjikan bantuan dana bagi Afghanistan sampai 6 miliar Euro untuk membayar gaji para serdadu dan membiayai proyek pembangunan. Afghanistan sangat membutuhkan bantuan tersebut. Namun para wakil NATO di Brussel menerangkan, mereka tidak memaksa Afghanistan menerima pasukan asing. Mereka hanya bisa memberi "penawaran".

NATO kritik kekerasan di Ukraina

Para Menteri Luar Negeri NATO di Brussel juga mengeritik bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan di Ukraina. Hari Rabu 04/12, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hadir di Brussel untuk membahas hubungan NATO-Rusia.

Sekjen NATO Rasmussen mengecam "penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat keamanan" di Ukraina. Ia meminta pemerintah Ukraina agar memperhatikan "prinsip-prinsip demokrasi termasuk kebebasan berkumpul dan berpendapat". Rasmussen menekankan, Ukraina "berhak menentukan jalannya sendiri dan memilih aliansinya".

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mendesak Ukraina "mendengar suara rakyat yang merindukan kebebasan dan kemakmuran". Kekerasan "tidak punya tempat di Eropa yang baru". Ukraina harus meniti jalan menuju integrasi Eropa, kata Kerry.