Parlemen Jerman Setujui UU Penanganan COVID-19 Nasional

Parlemen Jerman pada hari Rabu (21/04) mengeluarkan undang-undang baru untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di seluruh negeri. Perubahan pada Undang-Undang Perlindungan Penyakit Menular itu menjadi momen penting dalam upaya Jerman melawan gelombang ketiga infeksi virus corona.

Pemerintah federal memang secara teknis bertanggung jawab atas pemberlakuan pembatasan wilayah. Namun, dalam struktur desentralisasi Jerman, 16 negara bagian bebas untuk menerapkan pedoman tersebut sesuai kebutuhan mereka.

Oleh karenanya, untuk menghadapi inkonsistensi kebijakan semacam ini, pemerintahan Kanselir Jerman Angela Merkel memperkenalkan undang-undang baru, di mana secara hukum mewajibkan seluruh negara bagian mematuhi tindakan khusus dalam keadaan tertentu.

Mekanisme peraturan ini digambarkan di media Jerman sebagai langkah pemusatan kekuasaan Berlin. Namun, pada kenyataannya langkah tersebut membutuhkan perubahan konstitusi.

Apa yang terjadi selanjutnya?

16 negara bagian federal kemungkinan masih dapat menentang peraturan baru itu pada hari Kamis (22/04) di Bundesrat, majelis tinggi parlemen Jerman. Namun, tindakan itu diharapkan tidak terjadi.

Jika undang-undang tersebut disahkan oleh Bundestag dan Bundesrat, maka kota atau distrik yang terkena dampak infeksi corona akan segera diwajibkan menerapkan serangkaian aturan baru.

Pada titik tertentu, undang-undang tersebut dapat digugat di Mahkamah Konstitusi Jerman.

Rincian aturan baru

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa jika jumlah kasus mencapai 100 infeksi baru per 100.000 penduduk selama tiga hari berturut-turut, maka pemerintah daerah harus:

• Membatasi kontak pribadi untuk satu rumah tangga dan satu orang dari rumah tangga lain, tidak termasuk anak-anak di bawah 14 tahun. Pengecualian mencakup pertemuan pasangan atau pelaksanaan hak asuh.
• Menerapkan jam malam dari pukul 10 malam sampai 5 pagi, dengan pengecualian untuk olahraga sendirian sampai tengah malam, keadaan darurat, praktik profesional, perawatan hewan, atau alasan penting lainnya.
• Toko selain apotek dan swalayan, hanya mengizinkan pelanggan dengan hasil tes COVID-19 negatif dan sudah membuat janji sebelumnya. Jika tingkat insiden melebihi 150 kasus, pelanggan hanya dapat mengambil barang yang dipesan sebelumnya.
• Sekolah akan ditutup jika tingkat insiden melebihi 165 kasus.
• Membatasi pemakaman hingga 30 pelayat.

Undang-undang tersebut berlaku hingga 30 Juni 2021. Dibutuhkan persetujuan parlemen jika ada perubahan lanjutan.

Reaksi terhadap peraturan baru

Sekitar 8.000 orang melakukan unjuk rasa di Berlin pada hari Rabu (21/04) menentang undang-undang baru. Sebagian besar demonstran tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak sosial.

Presiden Bundestag Wolfgang Schäuble, dari Partai CDU menyebut pemberlakuan jam malam sebagai tindakan proporsional. "Pengamatan di luar negeri menunjukkan bahwa semua negara yang berhasil memegang kendali atas kasus infeksi yang tinggi telah melakukan pembatasan jam malam secara bertahap," kata Schäuble kepada surat kabar Berlin Tagesspiegel.

Pakar kesehatan Partai Hijau Janosch Dahmen mengatakan kepada agen DPA: "Pendekatan federal yang seragam dibenarkan, tetapi langkah-langkahnya tidak cukup."

Sementara itu, Kala Departemen Kesehatan di distrik Neukölln Berlin, Dr. Nicolai Savaskan, mengatakan kepada DW bahwa rem darurat federal yang didasarkan pada jumlah kasus tujuh harian "sangat tidak spesifik sebagai sinyal untuk mendeteksi efek epidemiologis."

(ha/ gtp)