PBB Prakarsai Komisi Penyelidikan Insiden Gaza

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki Moon berencana memprakarsai pembentukan komisi independen untuk menyelidiki aksi militer Israel terhadap konvoi kapal pengangkut bantuan untuk Jalur Gaza satu pekan lalu, yang menewaskan sedikitnya sembilan aktivis perdamaian dan melukai belasan lainnya.

Media-media Israel hari Minggu (6/6) melaporkan, Ban sebelumnya telah berkonsultasi dengan Turki, Israel dan Amerika Serikat. Bekas Perdana Menteri Selandia Baru, Geofreyy Palmer diharapkan akan memimpin komisi tersebut.

Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu menyambut usulan Ban. Menurutnya penolakan oleh Israel untuk bekerjasama hanya akan menambah kecurigaan terhadap Yerusalem."Ini adalah masalah antara Israel dengan masyarakat internasional," ujarnya.

Harian Israel Haaretz melaporkan, Sekjen PBB Ban ki Moontelah menghubungi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalui telepon. Seorang perwakilan pemerintah Israel mengatakan, Netanjahu akan berbicara terlebih dahulu dengan anggota kabinetnya untuk membahas keterlibatan Israel dalam komisi tersebut.

Penyergapan Rachel Corrie berlangsung damai

Yerusalem sebelumnya melalui Menteri Luar negeri Avigdor Liebermann telah lebih dulu mengumumkan pembentukan komisi penyidikan dengan mengundang pemantau asing. Israel terutama ingin mengetahui peranan pemerintah Turki dalam mempersiapkan perjalanan kapal Mavi Marmara.

Kapal pengangkut bantuan yang berbendera Turki itu dihentikan oleh marinir Israel di perairan internasional. Bentrokan yang terjadi setelahnya menewaskan sembilan orang aktivis dan melukai puluhan lainnya. Ketika berbicara dalam rapat kabinet mingguan, PM Netanjahu mengatakan terdapat indikasi adanya sejumlah aktivis yang memprovokasi tindakan kekerasan.

Mavi Marmara bukan kapal terakhir yang dihentikan Israel. Sabtu (05/06) lalu aparat keamanan juga menghentikan kapal pengangkut bantuan bagi Gaza yang berbendera Irlandia, Rachel Corrie.

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini proses pemeriksaan telah mendapat izin kapten kapal dan tanpa penggunaan tindak kekerasan."Adalah hal baik bahwa proses pengamanan berakhir dengan damai," ujar Jurubicara pemerintah Israel, Mark Regev kepada BBC.

Langkah Israel menghentikan kapal pengangkut bantuan kembali memicu perdebatan seputar blokade terhadap Jalur Gaza. Belasan kepala negara sebelumnya telah mendesak agar Yerusalem kembali membuka arus lalu lintas barang menuju wilayah kecil yang dikuasai kelompok radikal Hamas itu.

Blokade Gaza hambat perdamaian

Bekas Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband juga mengritik tajam praktik blokade terhadap Jalur Gaza oleh Israel "Tidak akan ada negara Palestina ataupun perdamaian bagi Israel dan kawasan Timur Tengah jika Gaza tetap terisolasi, dengan warga Palestina yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, tidak mampu membangun kembali hidup mereka.," ujarnya.

Israel hingga kini menepis desakan dunia internasional untuk mencabut blokade laut terhadap Jalur Gaza. Selain Israel, Mesir juga menutup pintu perbatasannya menuju Jalur Gaza sejak tahun 2007. Menteri Keuangan Israel Yuval Steinitz menegaskan pada hari Minggu (6/6), blokade tersebut masih diperlukan.

"Jika kami mencabut blokade terhadap Gaza, maka teror dan serangan roket terhadap warga Israel akan meningkat dan tentu saja kami tidak akan tinggal diam," katanya.

Sementara itu pemerintah Israel mengizinkan puluhan aktivis perdamaian yang ditangkap saat berada di atas kapal Mavi Marmara untuk kembali ke negara masing-masing. Menurut berbagai media, sebagian besar aktivis telah diterbangkan hari Minggu pagi (6/6).

Rizki Nugraha/dpa/rtr/ap/afo
Editor: Dyan Kostermanns