Pemberantasan Korupsi Jangkau Elit

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, mundur dari jabatannya sejak Desember lalu, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga, yang dikenal dengan nama kasus Hambalang.

KPK menuduh Andi Mallarangeng menyalahgunakan wewenangnya dalam menangani proyek senilai lebih dari satu triliun rupiah tersebut.

“Saya menerima (penahanan) ini agar kasus saya bisa selesai lebih cepat. Saya berharap pengadilan yang adil akan segera dimulai agar kebenaran terungkap, untuk menunjukkan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak (bersalah)“ kata Mallarangeng yang tetap menyatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Andi Mallarangeng menjadi menteri pertama yang mengundurkan diri karena dituduh korupsi, sejak KPK yang diberi mandat besar untuk memberantas korupsi mulai beroperasi tahun 2003.

Kasus ini, menjadi salah satu skandal yang mempermalukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat. Presiden sebelumnya telah bersumpah akan melakukan pembersihan di kalangan pemerintah dari korupsi.

Anas Urbaningrum mundur dari jabatan ketua umum Partai Demokrat, Februari lalu, setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, dan telah mengakibatkan perpecahan di dalam partai yang membuat para pendukungnya keluar dari Demokrat.

Sapu KPK jangkau berbagai institusi

Pembersihan korupsi tidak hanya menyentuh partai yang berkuasa, KPK juga melakukan operasi penting dengan menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yang tertangkap tangan menerima suap dari seorang pengusaha dan anggota DPR dari partai Golkar.

Pengusaha, anggota parlemen dan tiga orang lainnya ikut ditahan bersama Akil Mochtar, 52 tahun, yang disebut KPK terkait kasus suap untuk memenangkan kasus gugatan hasil pemilihan langsung kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Kasus ini menimbulkan kecemasan, karena MK selama ini dianggap salah satu lembaga paling bersih di Indonesia selain KPK. “Penangkapan ini menyedihkan karena orang Indonesia menjadi sangat tidak percaya dengan pengadilan,” kata Danang Widyoko dari lembaga pengawas korupsi ICW.

“Indonesia gagal membersihkan institusi publik…”

Sebelum menangkap Ketua MK, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap kepala badan regulator energi atau SKK Migas atas dugaan menerima suap.

Selain menangkap Kepala SKK Migas itu dan menyita sejumlah dollar Amerika dan Singapura serta sebuah motor besar tua bermerek BMW yang diduga sebagai “suap” yang ditujukan kepada pimpinan tertinggi lembaga yang memonitor kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, yang selama ini menghasilkan pemasukan terbesar bagi Indonesia.

Jumlah uang disita “adalah salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan KPK dalam operasi tangkap tangan”, kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Kepolisian juga menjadi sasaran sapu KPK. Pengadilan korupsi telah memvonis Jenderal bintang dua Djoko Susilo, pejabat lalu lintas Kepolisian yang dinyatakan terbukti melakukan tindak kejahatan korupsi.

Djoko Susilo yang memiliki kekayaaan 18 juta dollar, adalah pejabat senior kepolisian pertama yang terkena sasaran operasi KPK. Banyak kalangan mengharapkan kasus ini akan membuka jalan bagi pembersihan institusi kepolisian, lembaga yang dianggap sebagai salah satu yang paling korup di Indonesia.

ab/hp (afp,rtr,ap)