Bersekongkol Mematikan KPK

Hari-hari belakangan ini kita patut cemas.

Sebuah persekongkolan jahat, mencoba melemahkan institusi yang sedang bekerja untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik.

Di Senayan, anggota dewan yang terhormat sedang menyusun rancangan revisi Undang-Undang KPK. Para wakil rakyat itu ingin memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam soal penyadapan dan penuntutan: privelege yang selama ini justru membuat KPK bekerja efektif dan mengirim banyak koruptor masuk penjara, termasuk angota dewan. 

Sejak lama, KPK memang gencar menyigi korupsi di parlemen: mulai dari praktek jual beli pasal undang-undang, hingga suap dalam pemilihan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Yang memalukan: kepada wartawan hampir semua fraksi mengaku tidak mendukung revisi. Tapi notulensi rapat memperlihatkan bahwa hanya PDI Perjuangan yang menolak pelemahan KPK.

Ancaman bukan hanya datang dari Senayan. Para pimpinan Kepolisian memperlihatkan sikap resisten atas penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM, yang melibatkan Inspektur Jendral Joko Susilo.

Sebagai balasan, kubu Trunojoyo menarik kembali perwira penyelidik yang ada di KPK. Perwira polisi yang menolak kembali, diancam akan ditangkap. Jika langkah ini berlanjut, diperkirakan tahun depan KPK akan lumpuh karena kekurangan penyelidik.

Apakah ini sebuah orkestrasi?

Pelemahan KPK di saat kita terpuruk karena korupsi, adalah sebuah pengkhianatan atas ikhtiar memperbaiki Republik.

Lihatlah rapor Indonesia yang ada di rangking 110 dari 178 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Transparansi Internasional juga menempatkan pengusaha Indonesia di urutan nomor tiga dunia, yang paling suka menyogok ketika berbisnis.

KPK bukan malaikat yang tanpa cela. Tapi jelas, lembaga ini mewakili harapan publik yang ingin korupsi diberantas dari negeri ini.

Andy Budiman

Editor: Agus Setiawan