Pemerintah Jerman Revisi UU Iklim Menjadi Lebih Ambisius

Para menteri kabinet dan Kanselir Angela Merkel hari Rabu (12/5) menyetujui revisi UU Iklim yang memuat agenda "nol gas rumah kaca" sampai tahun 2045, lima tahun lebih awal dari yang direncanakan sebelumnya.

Revisi UU tersebut adalah tanggapan pemerintah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman bulan April lalu, yang menuntut pemerintah merevisi UU Iklim karena tidak memiliki target konkret sampai 2050 dan dianggap membebani generasi muda saat ini dengan bencana perubahan iklim di masa depan.

Menurut UU yang direvisi, emisi gas rumah kaca di Jerman akan turun sampai 65 persen pada tahun 2030 nanti, dari level emisi tahun 1990 dan mereduksi emisi sampai 88 persen pada tahun 2040. Netralitas gas rumah kaca akan dicapai pada tahun 2045. Yang dimaksud dengan netralitas gas rumah kaca adalah tingkat emisi yang dihasilkan sama dengan emisi yang bisa diserap kembali oleh bumi dan tanaman.

Memenuhi tuntutan Mahkamah Konstitusi

Belum pernah terjadi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menutut agar negara memperhatikan beban kehidupan generasi masa depan, dan menerapkan prinsip berbagi beban yang adil antara generasi tua dan generasi muda saat ini.

Menteri Lingkungan Svenja Schulze mengatakan, undang-undang yang sudah direvisi akan memastikan keadilan generasi, tanpa harus menghentikan ekonomi.

"Dengan undang-undang ini, kami mencapai kesetaraan yang lebih besar di antara generasi, keamanan yang lebih besar dalam perencanaan untuk masa depan, dan rencana perlindungan iklim yang berani, yang tidak menghambat ekonomi, melainkan merestrukturisasi dan memodernisasikannya," kata Svenja Schulze.

Dia menambahkan, Jerman akan berusaha mencatat emisi negatif mulai tahun 2050 dan seterusnya - artinya menyerap lebih banyak gas rumah kaca daripada yang dihasilkan. "Kami membahas cara untuk menggandakan tempo dalam hal perlindungan iklim," katanya.

Implementasi jalur cepat

Svenja Schulze selanjutnya mengatakan, akan ada "tindakan segera" untuk menerapkan undang-undang yang baru itu. Undang-undang tersebut adalah "kerangka kerja yang sangat penting" karena membuat perlindungan iklim mengikat secara hukum. "Tidak ada yang bisa menghindar lagi," kata Menteri Lingkungan Jerman itu dalam wawancara televisi dengan stasiun siaran ARD.

Undang-undang tersebut juga mensyaratkan para menteri bertanggung jawab untuk sektor kerjanya masing-masing dalam mencapai target iklim yang ditetapkan. Kegagalan mencapai target iklim juga harus dipertanggungjawabkan. Partai-partai koalisi pemerintah CDU, CSU dan SPD saat ini berada di bawah tekanan, karena popularitas mereka menjelang pemilu parlemen September mendatang terus turun, berbanding terbalik dengan Partai Hijau yang terus naik.

Berbicara kepada ARD, kandidat utama Partai Hijau Annalena Baerbock mendesak pemerintah untuk "tidak hanya menyebutkan target, tetapi juga langkah-langkah untuk mencapai target ini." Partai Hijau saat ini ada di bangku oposisi. Namun semua jajak pendapat menunjukkan bahwa Partai Hijau akan duduk di pemerintahan setelah pemilu parlemen September mendatang.

hp/as (dpa, afp)