Presiden Prancis Tempuh Misi Diplomatik Berisiko Tinggi
7 Februari 2022
Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan banyak panggilan telepon dengan sekutu Barat, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Ukraina selama sepekan terakhir.
Macron akan melanjutkannya pada Selasa (08/02) dengan kunjungan ke Kiev, mempertaruhkan banyak modal politik pada misi yang bisa mempermalukannya jika kembali dengan tangan kosong.
"Kami sedang menuju sarang Putin, dalam banyak hal (kunjungan) ini seperti melempar dadu,” kata salah satu sumber yang dekat dengan Macron kepada Reuters.
Rusia mengumpulkan sekitar 100.000 tentara di dekat Ukraina dan menuntut jaminan keamanan NATO dan AS, di mana NATO tidak pernah mengakui Ukraina sebagai anggotanya.
Dua sumber yang dekat dengan Macron mengatakan, salah satu kunjungannya adalah untuk mengulur waktu dan membekukan situasi selama beberapa bulan, setidaknya sampai pemilihan "Super April” di Eropa, seperti di Hungaria, Slovenia, dan yang terpenting bagi Macron di Prancis.
Hubungan Macron dan Putin
Pemimpin Prancis itu telah mencoba membujuk Putin selama lima tahun terakhir. Segera setelah menjabat Presiden Prancis, Macron menggelar karpet merah untuk Putin di Istana Versailles.
Dua tahun kemudian, keduanya kembali bertemu di kediaman musim panas Presiden Prancis.
Negara-negara Eropa Timur yang menderita selama puluhan tahun di bawah pemerintahan Soviet telah mengkritik sikap kooperatif Macron terkait negosiasi "tatanan keamanan Eropa baru” dengan Rusia.
Untuk melawan kritik tersebut, Macron telah bersusah payah berkonsultasi dengan para pemimpin Barat lainnya, termasuk Boris Johnson dari Inggris dan Presiden AS Joe Biden.
Kunjungan Presiden Prancis ke Moskow dan Ukraina terjadi kurang dari tiga bulan sebelum pemilihan presiden di dalam negeri. Penasihat politiknya melihat potensi keuntungan pemilu, meskipun Macron belum mengumumkan apakah dia akan kembali mencalonkan diri.
"Bagi presiden, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinannya di Eropa. Bahwa dia berada di atas konflik,” kata salah satu sumber pemerintah Prancis.
rw/ha (Reuters)