Semua Orang Berhak Peroleh Pendidikan

“Kami bukan sumber daya manusia. Kami ingin pendidikan”. Demikian tulisan pada plakat para mahasiswa Spanyol, ketika awal tahun 2012 mereka memprotes rencana swastanisasi perguruan tinggi. Sebuah seruan kepada negara untuk menerapkan hak asasi manusia di bidang pendidikan. “Kewajiban negara adalah membuka akses bagi semua orang untuk sekolah dan pendidikan, terlepas dari latar belakang ekonomi. Dengan demikian negara menjamin janji dalam pernyataan umum mengenai hak memperoleh pendidikan," ujar Claudia Lohrenscheit, pakar pada pusat kajian Jerman untuk HAM.

Pelaksanaan HAM untuk memperoleh pendidikan bukan hanya masalah di negara miskin, melainkan juga di negara-negara industri Barat. Globalisasi yang didorong faktor finansial membawa perubahan global. Dalam laporan terbaru Badan PBB untuk Perdagangan dan Pengembangan UNCTAD lebih lanjut disebutkan, pada sektor di mana negara berkurang pengaruhnya, bertambah banyak institusi pendidikan yang dibiayai swasta atau gereja. Tren ini juga diamati oleh Lutz Möller dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB UNESCO sesi Jerman.

Mendorong Kepribadian dan Menentukan Diri Sendiri

Jika pendidikan terutama berlandaskan pada Employability, yakni berlatarbelakang kemampuan bekerja, maka hak asasi manusia tidak terpenuhi. "Dengan demikian pendidikan dimengerti sebagai sarana teknis. Orang-orang ditujukan fit untuk lapangan kerja.“ Menurut Claudia Lohrenscheit dari Pusat Kajian HAM, "Itu pendidikan yang tidak mempedulikan perkembangan pribadi manusia.“ Jika apa yang dipelajari tidak dapat dipergunakan, misalnya untuk meraih kualifikasi di lapangan tenaga kerja, maka apa yang dipelajari akan cepat terlupakan.

Hal serupa sudah disimpulkan pada tahun 1970-an oleh pendidik asal Brasil Paulo Freire dalam sebuah kampanye pendidikan untuk menurunkan tingkat buta huruf. Jika orang belajar membaca dan menulis, tapi ini tidak dapat digunakan untuk meningkatkan kondisi kehidupannya sendiri, kemampuan ini akan segera hilang. "Jadi pendidikan harus selalu ditujukan terutama untuk memperbaiki kondisi kehidupannya yang ditentukannya sendiri. Jika tidak, orang akan segera meninggalkan tuntutan pendidikan bagi dirinya sendiri.“ Demikian kesimpulan pakar HAM Lohrenscheit.

Menjamin konsep pendidikan semacam ini adalah tugas masyarakat internasional. Untuk itu yang utama adalah memperbaiki hak pendidikan bagi manusia yang hidup dalam kemiskinan, keterbatasan atau misalnya di kawasan perang atau konflik. "Pada mereka yang peluang pendidikannya yang lemah, kemajuan kehidupan sipil dan juga kemanusiaan dalam masyarakat dapat diukur,“ demikian ditekankan pakar HAM Claudia Lohrenscheit.

Terutama di kawasan dunia yang miskin, akses memperoleh pendidikan banyak gagal. Misalnya jika di kawasan pedesaan sekolah-sekolah hanya dilengkapi dengan sarana WC bersama untuk anak perempuan dan anak laki-laki, anak perempuan seringkali tidak mau pergi ke sekolah, karena bagi mereka dari segi budaya atau higienis kondisi tersebut tidak dapat diterima. Dilaporkan pakar HAM Lutz Möller dari pengamalan UNESCO di banyak negara di kawasan bumi bagian selatan.

Demokrasi Menunjang Sasaran Pendidikan

Hak Asasi Manusia untuk pendidikan yang memungkinkan kehidupan bersama secara damai, tanpa diskriminasi dalam masyarakat dunia yang sedang berkembang, menjadi tugas seluruh bangsa di dunia. Juga memotivasi manusia dewasa untuk belajar seumur hidup, bagi pakar HAM Claudia Lohrenscheit adalah hal yang penting. Hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan dapat dipenuhi secara kualitatif, terutama jika otonomi manusia ditunjang agar mereka sendiri dapat aktif dan bertanggung jawab untuk kehidupannya sendiri. "Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan secara penuh kepribadiannya guna belajar menghormati dan menghargai hak asasi manusia dan hak-hak dasar manusia.“

Ulrike Mast-Kirschning/Dyan Kostermans

Editor: Vidi Legowo-Zipperer