Suu Kyi Rebut Kursi Parlemen

Minggu (01/04), jutaan pemilih mendatangi tempat pemungutan suara dalam Pemilu Parlemen untuk memperebutkan 45 kursi, atau 7 persen dari keseluruhan kursi di Parlemen yang masih didominasi militer.

Namun nilai simbolis dari pemilu kali ini sangat besat: untuk pertama kalinya, Aung San Suu Kyi diizinkan untuk mencalonkan diri. 45 kursi yang diperebutkan dalam Pemilu kali ini kosong ditinggalkan anggota yang dipiindahkan ke pemerintahan.

Hasil Resmi Diumumkan Minggu Depan

Hasil resmi Pemilu diperkirakan baru akan diumumkan secara resmi dalam waktu satu minggu. Tapi partai-partai yang ikut serta diperbolehkan mengumumkan hasil pemilu sebelum jadwal resmi. Menurut pernyataan partai milik Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pemimpin oposisi berhasil memenangkan kursi di Parlemen.

Seluruhnya sekitar 6,8 juta warga Myanmar ikut dalam Pemilu. Sejak pagi hari, lalu lintas kota Yangon dipadati kendaraan warga yang menuju tempat pemungutan suara. Aung San Suu Kyi, yang berusia 66 tahun, mengeluhkan beberapa penyimpangan dalam persiapan pemilu. Namun menurut pengamat internasional, pemilu kali ini secara umum berjalan tanpa ada masalah.

“Kita tidak boleh menghitung ayam sebelum telur menetas. Namun Pemilu ini bisa dianggap yang sebenarnya sejak waktu yang lama di negara ini,“ dikatakan diplomat Uni Eropa Robert Cooper, saat mengunjungi beberapa TPS di utara kota Yangon. Juga anggota Parlemen Uni Eropa Ivo Bellet menyambut positif, “Kami senang bahwa semuanya berjalan dengan damai.“

Reformasi Myanmar

Selama puluhan tahun, dengan gerakan oposisi damainya menentang pemerintahan militer, Suu Kyi menjadi harapan bafi kehidupan 60 juta warga Myanmar. Antara tahun 1990 dan 2010, pemimpin oposisi Suu Kyi menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara atau dalam tahanan rumah.

Dalam beberapa minggu terakhir, Suu Kyi melakukan mengunjungi banyak wilayah Myanmar untuk melakukan kampanye, yang selalu dibanjiri ribuan pendukungnya. Bagi Myanmar ini merupakan perubahan yang radikal. Reformasi yang tengah berlangsung membangkitkan harapan adanya perubahan demokratis. Setelah Pemilu Parlemen November 2010, pemerintah militer mencabut status tahanan rumah Suu Kyi, sebelum pemerintahan diserahkan kepada sipil di bawah Presiden Thein Sein.

Melihat perkembangan ini, negara Barat telah melonggarkan sejumlah sanksi terhadap Myanmar. Masyarakat internasional juga menganggap Pemilu Parlemen hari Minggu (01/04) ini sebagai ujian penting bagi niat pemerintah untuk melakukan reformasi.

Yuniman Farid (dpa/afp/rtr/dap)