Tahun 2035, Uni Eropa Larang Penjualan Kendaraan Bensin

Uni Eropa akan melarang penjualan kendaraan dengan emisi CO2 mulai tahun 2035 dan menolak reformasi pasar karbon yang dinilai akan melemahkan upaya perlindungan iklim. Anggota parlemen Uni Eropa di Strasbourg hari Rabu (08/09) menyepakati hal itu sebagai bagian dari agenda pengurangan emisi CO2.

Setelah negosiasi alot selama satu tahun, mayoritas anggota parlemen Eropa menyetujui delapan rancangan undang-undang perlindungan iklim, yang antara lain mengusulkan perubahan target energi terbarukan, aturan sektor penerbangan, dan bagaimana hutan dan lahan dikelola.

Paket kebijakan yang diajukan Komisi Eropa dengan slogan "Fit untuk 55" bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca Uni Eropa setidaknya sampai 55% dibandingkan tingkat tahun 1990 dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050.

Tidak ada lagi mobil dengan energi fosil

Salah satu rancangan undang-undang yang paling kontroversial adalah aturan bahwa semua mobil baru yang dijual mulai tahun 2035 harus bebas emisi karbon. Secara efektif, itu berarti larangan penjualan semua kendaraan berbahan bakar bensin dan solar. Rancangan tandingan yang diajukan kubu konservatif untuk membatasi pengurangan emisi CO2 tanpa tanggal penghentian yang pasti ditolak mayoritas anggota parlemen.

Jens Gieseke dari fraksi konservatif mengatakan, undang-undang baru itu terlalu bergantung pada teknologi kendaraan listrik, tanpa mempertimbangkan manfaat bahan bakar sintetis kendaraan biasa.

"Selama listrik yang dibutuhkan diperoleh dari sumber energi fosil, bahkan kendaraan listrik pun tidak bebas emisi," katanya dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa undang-undang juga mengancam banyak lapangan kerja.

Namun, Cornelia Ernst, anggota Partai Kiri yang mendukung larangan tersebut, mengatakan kepada DW bahwa "tidak ada alternatif" untuk menghentikan kendaraan bensin, jika Uni Eropa ingin mengurangi emisinya secara drastis. Dia menerangkan, tentu saja orang-orang yang bergantung pada mobil untuk transportasi, khususnya warga di pedesaan "tidak boleh dilupakan” dalam transisi menuju kendaraan listrik.

Dalam serangkaian pemungutan suara, mayoritas anggota parlemen Uni Eropa juga menentang proposal reformasi Sistem Perdagangan Emisi, ETS. Skema ETS memaksa industri, pembangkit listrik, dan sektor penerbangan memenuhi target reduksi emisi CO2 pada 2030 sampai 61% dibandingkan tingkat emisi tahun 2005.

Dibutuhkan tindakan drastis

Parlemen Uni Eropa juga meminta Komisi Lingkungan memperbaiki rancangan UU Dana Iklim Sosial, yang bertujuan untuk membantu transisi rumah tangga yang rentan ke energi terbarukan dan Mekanisme Penyesuaian Karbon di Perbatasan, yang akan memungkinkan Uni Eropa mengenakan pajak impor pada produk baja dan alumunium yang beremisi tinggi.

Awal tahun ini, Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB (IPCC) merilis laporan keenamnya tentang situasi kenaikan suhu Bumi. Laporan yang panjang dan rinci itu menguraikan bahwa membiarkan suhu global naik melebihi 1,5 derajat Celsius akan berisiko menimbulkan bencana global, termasuk memburuknya kebakaran hutan dan banjir ekstrem.

Rekomendasi terpenting dari IPCC untuk mencegah hal ini adalah dengan penghentian penggunaan bahan bakar fosil, yang bertanggung jawab atas dua pertiga emisi karbon yang memanaskan planet Bumi sejak 1850.

(hp/ha)