Tandingi AS, Uni Eropa Luncurkan Agenda Industri Hijau

Pejabat tinggi Uni Eropa pada hari Rabu (01/02) memperkenalkan Agenda Industri Hijau untuk mengimbangi program subsidi besar-besaran di Amerika Serikat untuk teknologi hijau. Badan Energi Internasional (IEA) memprediksikan bahwa sektor industri dan bisnis hijau sampai tahun 2030 akan meningkat lebih tiga kali lipat, menjadi 650 miliar dolar.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, Agenda Industri Hijau Uni Eropa berfokus pada empat bidang, yaitu penyederhanaan regulasi, pelonggaran aturan subsidi negara, peningkatan sumber daya manusia, dan penerapan perjanjian perdagangan untuk memastikan pasokan bahan mentah yang penting.

"Kita sekarang hidup dalam masa-masa yang menentukan, pada dasarnya dekade yang akan memutuskan apakah kita akan berhasil memerangi perubahan iklim atau tidak," kata Ursula von der Leyen kepada wartawan di Brussel ketika memperkenalkan agenda baru Uni Eropa (UE). Kunci dalam upaya menanggulangi perubahan iklim adalah mencapai target emisi karbon nol bersih pada tahun 2050, tegasnya.

Namun, Ursula von der Leyen menyebut tidak ada anggaran baru untuk agenda itu. Pendanaannya terutama akan diambil dari dana pemulihan pandemi, yang dapat dialihkan untuk melayani industri hijau.

Tanggapan pada curahan dana besar-besaran di AS

Rencana industri hijau UE datang sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang Peredaman Inflasi (IRA) di Amerika Serikat. Paket pemerintah AS itu mencakup dana USD369 miliar untuk program keamanan energi dan perubahan iklim yang diresmikan Presiden Joe Biden tahun lalu.

Pejabat dan pemimpin UE memperingatkan, subsidi pemerintah AS, terutama untuk kendaraan listrik, dapat membuat bisnis UE dirugikan, atau bahkan mendorong perusahaan untuk pindah ke AS, misalnya agar dapat memanfaatkan keuntungan pemotongan pajak.

Namun, Ursula von der Leyen tidak secara langsung mengkritik kebijakan pemerintah AS. "Kami menyambut baik hal ini. Ini kabar baik," katanya, seraya menunjuk inisiatif serupa di Jepang, India, Inggris, dan Kanada. "Perang melawan perubahan iklim adalah suatu keharusan. Namun, penting untuk memastikan persaingan yang seimbang, baik secara global maupun di dalam UE,” tambahnya.

Agenda Industri Hijau yang diperkenalkan Ursula von der Leyen masih harus disetujui oleh para pemimpin Uni Eropa, yang akan melakukan pertemuan puncak minggu depan.

Jerman dan Prancis penyandang dana terbesar Uni Eropa

Prinsip utama dari Agenda Industri Hijau adalah memperluas dan memperlonggar aturan bantuan negara untuk membantu proyek-proyek ramah iklim, yang mencakup teknologi terbarukan, hidrogen terbarukan, dan biodiesel.

Uni Eropa sebelumnya telah melonggarkan aturan bantuan negara sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 mulai tahun 2020, dan sekali lagi pada tahun 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Namun, pengamat mengatakan, melonggarkan aturan bantuan negara kontroversial karena negara-negara yang lebih makmur, khususnya Jerman dan Prancis, mampu meluncurkan bantuan besar untuk perusahaan mereka. Dari 672 miliar euro yang dicurahkan di bawah kerangka penanggulangan krisis pada tahun 2022, Prancis dan Jerman bersama-sama mendapatkan sekitar 77%.

Agar seimbang, harus disepakati oleh semua negara

Jacob Kirkegaard, konsultan senior di German Marshall Fund di Brussel mengatakan kepada DW, akan sangat sulit mendapatkan dana baru untuk saat ini. "Tapi itu mungkin bukan masalah besar karena sejujurnya Uni Eropa masih memiliki cukup dana untuk dana pemulihan pandemi," kata Kirkegaard kepada DW.

Untuk menjaga keunggulan UE dalam jangka panjang, Brussel mengatakan akan mengusulkan pembentukan Dana Kedaulatan Eropa pada pertengahan 2023, yang menargetkan teknologi penting dan baru untuk industri hijau.

EU juga akan menerapkan apa yang disebut Net-Zero Industry Act, dengan "kerangka peraturan yang disederhanakan untuk kapasitas produksi produk-produk yang merupakan kunci untuk memenuhi tujuan netralitas iklim kita," termasuk baterai, kincir angin, pompa panas, tenaga surya, teknologi penangkapan karbon, dan penyimpanannya.

Selain itu, bulan depan akan diterbitkan Undang-Undang Bahan Baku Kritis untuk mendukung diversifikasi pasokan bahan penting seperti litium, yang digunakan untuk baterai. Ini akan memberi perusahaan UE kejelasan tentang pasokan di masa depan.

Jacob Kirkegaard mengatakan, Komisi Eropa harus tegas untuk tidak membiarkan Jerman dan Prancis berkembang sendiri terlalu jauh. Daftar perusahaan harus dibatasi dan "disepakati di antara semua negara anggota,” katanya kepada DW.

(hp/ha)