UE Bahas Sanksi untuk 11 Pejabat Militer Myanmar

Uni Eropa pada hari ini Senin (22/03) akan menjatuhkan sanksi kepada 11 pejabat militer yang bertanggung jawab atas kudeta 1 Februari di Myanmar. Demikian menurut kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell, setibanya dia di Brussels untuk pertemuan para menteri luar negeri UE.

UE memiliki embargo senjata di Myanmar, dan telah menargetkan beberapa pejabat militer senior sejak 2018. Tindakan sanksi ini akan menjadi respons yang paling signifikan sejauh ini sejak kudeta terjadi.

"Di ... Myanmar kami akan memberikan sanksi terhadap 11 orang yang terlibat dalam kudeta dan penindasan demonstran, "kata Borrell seraya menambahkan situasi Myanmar yang kian memburuk.

Kantor berita Reuters melaporkan pada 8 Maret bahwa UE sedang mempersiapkan sanksi tersebut. Nama-nama yang dikenakan sanksi akan disampaikan ke publik setelah sanksi secara resmi diputuskan oleh para menteri.

Tindakan lain yang lebih kuat diharapkan segera dilakukan setelah UE secara resmi memberikan sanksi terhadap bisnis yang dijalankan oleh militer.

Diplomat UE mengatakan kepada Reuters bahwa jaringan bisnis dari militer, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), kemungkinan besar akan ditargetkan untuk diberi sanksi, yakni berupa pelarangan bagi investor dan bank Uni Eropa untuk berbisnis dengan mereka.

Para konglomerat di jaringan bisnis tersebut tersebar di seluruh sektor perekonomian, dari pertambangan dan manufaktur, hingga bisnis makanan dan minuman, hotel, telekomunikasi dan perbankan.

Misi pencari fakta PBB pada tahun 2019 merekomendasikan sanksi terhadap dua perusahaan dan anak perusahaan mereka, dengan mengatakan bahwa perusahaan itu menyokong sumber pendapatan tambahan militer yang dapat berisiko terhadap tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan jumlah korban meninggal akibat tindak kekerasan pasukan keamanan Myanmar ‘‘tidak dapat diterima‘‘. Maas mengatakan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini harus diberikan sanksi. 

Protes konvoi mobil demonstran Myanmar 

Protes antikudeta berminggu-minggu di Myanmar masih berlanjut, dengan para pengunjuk rasa berdemonstrasi sambil membunyikan klakson mobil di kota-kota besar dan memasang poster di lapangan kosong pada Senin (22/03).

Sebelumnya, protes yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan terjadi sejak Minggu (21/03) hingga Senin (22/03) fajar, di setidaknya dua wilayah pusat komersial Yangon.

Pengunjuk rasa terus melakukan protes menuntut kembalinya demokrasi sejak kudeta militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Bantuan Kelompok Aktivis Asosiasi Narapidana Politik mengatakan sedikitnya 250 orang tewas akibat bentrokan dan tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap pengunjuk rasa.

Langkah kekerasan militer ini memaksa warga memikirkan cara-cara baru untuk menyampaikan protes mereka. Di daerah pusat ibu kota komersial Yangon, para pengemudi mobil membunyikan klakson sebagai respons atas seruan di media sosial untuk menandai peringatan satu bulan demonstrasi terbesar sejak kudeta. 

Di kota barat Mindat di negara bagian Chin, para pengunjuk rasa memasang banyak poster di depan gedung pasar utama yang bertuliskan "Kediktatoran militer harus gagal".

Dalam bentrokan terakhir, empat orang menjadi korban meninggal dan beberapa lainnya terluka di Mandalay, saat pasukan keamanan melepaskan tembakan.

Seorang pria ditembak mati dan beberapa lainnya luka-luka saat polisi menembaki kelompok demonstran yang mendirikan barikade di tengah kota Monywa.

"Penembak jitu, penembak jitu," terdengar teriakan orang-orang dalam video klip yang beredar di media sosial, setelah seorang demonstran pria ditembak di kepala.

Juru bicara junta tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar tetapi sebelumnya pihak militer mengatakan hanya menggunakan kekuatan bila diperlukan. 

pkp/vlz (Reuters, AFP)