Upaya Uni Eropa Tentukan Langkah Bersama Hadapi COVID-19

Sebanyak 27 pemimpin negara Uni Eropa kesulitan menemukan langkah bersama terkait pembatasan perjalanan dan upaya lain untuk mengantisipasi penyebaran varian Omicron.

Setelah pertemuan KTT di Brussels, mereka merilis pernyataan bahwa setiap pembatasan baru harus "berdasarkan kriteria objektif dan tidak merusak fungsi pasar tunggal atau secara tidak proporsional menghambat pergerakan antara negara-negara anggota UE."

Pernyataan itu keluar setelah Italia mengikuti Portugal dan Irlandia dalam menerapkan kembali aturan yang mewajibkan siapa pun yang tiba di negara mereka untuk menunjukkan tes virus corona negatif, selain bukti vaksinasi.

Para pemimpin UE juga menginginkan "pengadopsian cepat" dari rencana membatasi validitas sertifikat vaksin digital Eropa atau yang dikenal EU Green Pass, hingga sembilan bulan untuk dua dosis pertama, kecuali jika seseorang menerima suntikan booster.

Pada konferensi pers usai KTT, Dewan Uni Eropa Charles Michel mengatakan, "Data ilmiah adalah kunci menghadapi varian baru Omicron dan kami berkomitmen untuk mempercepat dosis ketiga. Kami juga berkomitmen untuk memperkuat tingkat koordinasi terkait mobilitas."

ECDC: Vaksin tidak cukup untuk melawan Omicron

KTT berakhir ketika para pakar ilmiah Uni Eropa mengingatkan ancaman varian Omicron.

Pada hari Rabu (15/12), Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC) merilis peringatan yang mengatakan "bukti kekhawatiran tentang varian Omicron VOC mungkin terkait dengan penurunan signifikan dalam efektivitas vaksin."

ECDC tegas menyatakan vaksin tidak cukup untuk melawan Omicron dan mendukung penerapan kembali pembatasan pertemuan kelompok dan keharusan penggunaan masker.

"Perencanaan harus segera dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dalam menangani jumlah kasus yang diperkirakan lebih tinggi," kata ECDC.

Para ahli di Jerman memperingatkan varian Omicron saat ini tidak bisa dihentikan dan berpotensi menyebabkan ratusan ribu kasus infeksi baru setiap hari.

Tidak ada kesimpulan soal energi hijau

Pertemuan KTT berlangsung lebih lama ketika negara-negara Uni Eropa berdebat tentang apakah mereka akan mempublikasikan rencana untuk mendefinisikan sumber energi baru sebagai bagian dari rencana ekonomi hijau Uni Eropa 

Sejumlah negara anti-nuklir seperti Jerman, Austria, dan Luksemburg berupaya agar tenaga nuklir tidak diklasifikasikan sebagai "hijau", sehingga berarti pemimpin negara UE tidak dapat merilis pernyataan apapun yang berhubungan dengan "taksonomi", proses mendefinisikan mana yang digolongkan energi hijau dan bukan.

Prancis, negara yang bergantung pada nuklir, mendorongnya untuk dianggap sebagai sumber energi berkelanjutan di Uni Eropa.

"Perbedaan dalam pertemuan ini berarti bahwa kami tidak dapat menyepakati kesimpulan. Kami akan bicara lagi soal ini," kata Presiden Dewan Uni Eropa Michel usai KTT.

Dalam pertemuan Prancis-Jerman, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengadakan konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kedua pemimpin tidak bisa menghindari fakta bahwa keduanya berada di sisi yang berbeda dari argumen tersebut.

"Perspektifnya sedikit berbeda sehubungan dengan jalan yang ingin ditempuh kedua negara kita," kata Scholz. "Sudah lama Jerman mengambil keputusan bahwa energi nuklir tidak akan berperan bagi kita dalam transisi energi."

Sekitar 70% listrik Prancis dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir.

KTT pertama Scholz

KTT Brussels adalah yang pertama bagi Kanselir Jerman Scholz, setelah 16 tahun Angela Merkel menghadiri pertemuan ini.

Dengan hubungan Uni Eropa-Rusia menjadi agenda utama, Scholz tahu akan ada tekanan padanya untuk menjelaskan posisi pemerintahnya terkait proyek pipa Nord Stream 2, yang akan membawa gas alam Rusia ke Jerman melalui Laut Baltik.

Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas menyampaikan pendapatnya dalam perjalanan menuju pertemuan tersebut, dengan mengatakan "Nord Stream selalu menjadi proyek geopolitik dan saya berharap pihak berwenang Jerman tidak akan membiarkannya berlanjut."

Namun, beberapa tekanan pada Scholz berkurang beberapa jam sebelum KTT ketika kepala regulator energi Jerman BNetzA mengumumkan penundaan enam bulan dalam proses sertifikasi untuk saluran pipa.

"Tidak akan ada keputusan tentang masalah ini hingga pertengahan tahun ini [2022]," kata Presiden Jochen Homann.

Pieter Cleppe, pemimpin redaksi BrusselsReport.eu, mengatakan kepada DW bahwa penundaan itu memberi kanselir baru ruang untuk bernafas pada masalah yang sulit.

"Kanselir Scholz jelas ingin tidak membuang rintangan untuk pipa ini," katanya. "Terlepas dari pendekatan partainya yang melunak terhadap Rusia, ada juga isu bahwa kebijakan Jerman untuk menutup sumber energi nuklir dan batu bara telah membuatnya lebih bergantung pada energi Rusia.”

Kemungkinan sanksi terhadap Moskow

Setelah KTT, para pemimpin Uni Eropa menegaskan kembali sikap mereka akan ada "konsekuensi besar" jika ada agresi lebih lanjut terhadap Ukraina.

Rusia telah mengerahkan sekitar 100.000 tentara di perbatasan Ukraina selama beberapa minggu terakhir, ini meningkatkan kekhawatiran akan potensi invasi.

Para pemimpin UE mendiskusikan rencana sanksi terhadap Moskow, meskipun mereka mengatakan ada ruang untuk "tindakan pembatasan" lebih lanjut, tetapi tidak ada detail lebih lanjut sanksi apa yang akan diberikan.

"Uni Eropa perlu memutuskan seberapa besar dampak yang akan mereka terima untuk memberikan sanksi pada Kremlin," Ian Bond, Direktur Kebijakan Luar Negeri Center for European Reform, mengatakan kepada DW.

"Presiden Putin tidak akan terhalang oleh sanksi terhadap sekelompok orang yang belum pernah didengar siapa pun," tambahnya. "Memutus Rusia dari sistem pembayaran internasional, SWIFT, misalnya, akan berdampak cukup besar pada ekonomi Rusia karena sebagian besar bank Rusia bergantung pada SWIFT."

Sindiran antar negara Uni Eropa

Mantan Menteri Luar Negeri Lituania Linas Linkevicius, yang negaranya berbatasan dengan Rusia, mencuitkan selama KTT dan mengatakan UE harus menghentikan "retorika bosannya tentang dialog mistik dengan Rusia."

Para pemimpin Uni Eropa juga mengadakan diskusi tentang hubungan dengan Afrika, situasi di Belarus, melawan kenaikan harga energi, migrasi dan penguatan keamanan Uni Eropa, termasuk kerja sama dengan aliansi militer NATO.

(bh/ha)