Dilema Persatuan Hamas-PLO

Kelompok Hamas yang berbasis di Gaza – yang masuk dalam daftar teroris di Amerika Serikat – dan Presiden Mahmoud Abbas yang berasal dari PLO yang berbasis di Tepi Barat, Rabu lalu mengumumkan pembentukan sebuah pakta persatuan, menciptakan kerumitan bagi Washington yang saat ini berjuang untuk memfasilitasi perundingan damai yang diberi batas akhir 29 April mendatang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, telah memperingatkan Abbas agar tidak melakukan rekonsiliasi dengan Hamas.

“Semua pemerintahan Palestina seharusnya tidak ambigu (mendua) dan secara jelas berkomitmen pada anti kekerasan, pengakuan atas negara Israel, dan menerima kesepakatan sebelumnya serta kewajiban diantara kedua belah pihak,“ kata seorang pejabat AS, menunjukkan sejumlah alasan kenapa selama ini Hamas selalu ditolak.

“Jika sebuah pemerintahan baru Palestina terbentuk, kami akan menilainya berdasarkan kepatuhan pada ketentuan diatas, lewat kebijakan dan tindakannya, dan akan menentukan implikasi terkait bantuan kami yang didasarkan pada hukum AS,“ kata seorang pejabat Amerika yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Langkah itu muncul setelah upaya panjang yang gagal untuk mendamaikan kedua faksi Palestina itu setelah tujuh tahun pertengkaran internal, sambil membayangkan pemerintahan persatuan dalam lima pekan dan pemilihan umum enam bulan mendatang.

Namun masalahnya bagi AS, membantu sebuah pemerintahan persatuan dimana Hamas termasuk di dalamnya, akan berarti membuat mereka membantu kelompok yang mereka daftarkan sebagai organisasi teroris.

Baik Amerika maupun Israel menyambut pengumuman mengenai pakta persatuan Palestina ini dengan cemas.

Israel, yang menentang pembentukan negara Palestina, telah membatalkan pembicaraan dengan Palestina yang dijadwalkan berlangsung Rabu lalu, dan kementerian luar negeri Israel telah memperingatkan bahwa persatuan itu akan bisa menggagalkan upaya perdamaian.

“Kami mengikuti berbagai laporan mengenai upaya rekonsiliasi Palestina,“ kata seorang pejabat AS.

“Kami mempunyai sikap jelas mengenai berbagai prinsip yang harus dipakai sebagai panduan bagi pemerintahan Palestina agar bisa memainkan peran konstruktif dalam mencapai perdamaian dan membangun sebuah negara Palestina merdeka.“

Terlalu dini menilai

Ketika ditanya bagaimana jika langkah rekonsiliasi ini akan mendapat sanksi dari Amerika, Wakil Sekretaris PLO Yasser Abed Rabo mengatakan lewat radio Palestina bahwa terlalu dini untuk menjatuhkan hukuman kepada sebuah pemerintahan yang belum juga terbentuk.

"Tak perlu bagi Amerika untuk maju sendiri dalam masalah ini. Apa yang terjadi di Gaza dalam dua hari terakhir hanyalah langkah pertama yang ingin kami sambut dan perkuat,“ kata dia.

"Tapi langkah ini tidak perlu dibesar-besarkan, bahwa sebuah kesepakatan rekonsiliasi telah sepenuhnya tercapai… kita perlu mencermati perilaku Hamas secara detail selama beberapa hari ke depan dalam soal pembentukan pemerintahan dan hal-hal lainnya.”

Hamas, yang memenangkan pemilu Palestina 2006, merebut kekuasaan di Jalur Gaza dari pasukan yang setia kepada Abbas pada tahun 2007. Pertanyaan mengenai kedaulatan wilayah, komposisi pemerintahan bersatu dan masa depan pasukan keamanan Hamas diperkirakan bakal menjadi batu sandungan bagi pemerintahan persatuan.

ab/hp (afp,aap.rtr)