1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikKorea Utara

Korea Utara Tutup Selusin Kedutaan Besarnya di Seluruh Dunia

1 November 2023

Korea Utara akan menutup banyak kedutaan besarnya di seluruh dunia. Keputusan ini menjadi salah satu perombakan kebijakan luar negeri terbesar Pyongyang.

https://p.dw.com/p/4YGi6
Foto bendera Korea Utara di Kedutaan Besarnya di Malaysia
Korea Utara resmi tutup beberapa kedutaan besarnya di seluruh duniaFoto: Edgar Su/REUTERS

Korea Utara akan menutup selusin kedutaan besar mereka, termasuk di Spanyol, Hong Kong, dan beberapa negara di Afrika. Menurut beberapa laporan media dan analis, langkah tersebut membuat hampir 25 persen misi luar negeri Pyongyang akan ditutup di seluruh dunia.

Penutupan misi diplomatik Korea Utara baru-baru ini merupakan pertanda bahwa negara yang tertutup itu kesulitan untuk menghasilkan uang di luar negeri karena sanksi-sanksi internasional yang diterima Pyongyang, demikian ungkap kementerian unifikasi Korea Selatan pada Selasa (31/10).

Pada Senin (30/10), media pemerintah Korea Utara, KCNA, mengatakan bahwa para duta besar Pyongyang telah melakukan kunjungan "perpisahan" kepada para pemimpin Angola dan Uganda minggu lalu.

Baik Angola maupun Uganda, kedua negara tersebut telah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan Korea Utara sejak tahun 1970-an. Banyak kerja sama yang terlah dilakukan, salah satunya pertahanan kerja sama militer, hingga menyediakan sumber mata uang asing yang langka untuk proyek pembangunan patung, misalnya.

‘Salah satu perombakan kebijakan luar negeri terbesar Pyongyang'

Langkah ini merupakan awal dari apa yang bisa menjadi "salah satu perombakan kebijakan luar negeri terbesar di negara itu dalam beberapa dekade", dengan implikasi pada keterlibatan diplomatik, pekerjaan kemanusiaan di negara yang terisolasi itu, serta kemampuan untuk menghasilkan pendapatan ilegal, tulis Chad O'Carroll, pendiri situs web yang berfokus pada Korea Utara, NK Pro.

Lebih dari selusin misi Pyongyang mungkin akan ditutup, kemungkinan dikarenakan sanksi-sanksi internasional, sebuah tren Korea Utara yang melepaskan diri secara global dan kemungkinan melemahnya ekonomi negara tersebut, tambah O'Carroll dalam sebuah laporan pada Rabu (01/11).

Kementerian Unifikasi Seoul, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan bahwa penarikan diri Pyongyang ini mencerminkan dampak dari sanksi internasional yang bertujuan untuk membatasi pendanaan pada program nuklir dan rudal besutan Korea Utara.

"Mereka tampaknya menarik diri karena bisnis mereka yang menghasilkan mata uang asing itu telah tersandung akibat penguatan sanksi oleh komunitas internasional, sehingga sulit untuk mempertahankan kedutaan mereka lebih lama lagi," kata Kementerian Unifikasi Seoul dalam sebuah pernyataan.

"Ini bisa menjadi pertanda situasi ekonomi Korea Utara tengah sulit, di mana berat untuk mempertahankan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang secara tradisional bersahabat," tambahnya.

Hubungan diplomatik Korea Utara

Secara formal, Korea Utara memiliki hubungan diplomatik dengan 159 negara, tetapi memiliki 53 misi diplomatik di luar negeri, termasuk tiga konsulat dan tiga kantor perwakilan, hingga Pyonyang memutuskan untuk menarik diri dari Angola dan Uganda, ungkap kementerian tersebut.

Selain Angola dan Uganda, Korea Utara juga akan menutup kedutaan besarnya di Spanyol, yang membawa misi Pyonyang di Italia untuk menangani urusan di negara itu, lapor kantor berita Korea Selatan Yonhap.

Korespondensi dengan Partai Komunis Spanyol yang dirilis di situs web partai menunjukkan bahwa kedutaan Korea Utara menutup kedutaan besarnya dalam sebuah surat resmi tertanggal 26 Oktober.

Kedutaan Besar Korea Utara di Madrid menjadi salah satu sorotan, setelah insiden anggota kelompok yang ingin menggulingkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melakukan pembobolan pada 2019, di mana tersangka mengikat dan menyumpal beberapa staf sebelum akhirnya melarikan diri dengan komputer dan perangkat lainnya.

Pyongyang mengecam insiden tersebut sebagai "pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan serangan teroris," serta menuduh Amerika Serikat gagal menyelidiki kelompok itu secara menyeluruh, di mana AS juga menolak untuk mengekstradisi pemimpinnya.

kp/rs (Reuters)