Melanjutkan Langkah Reformasi Terpenting

Pembicaraan dengan kelompok Persatuan Nasional Karen KNU adalah awal dari tahap kedua dari tiga rencana pemerintah Myanmar menuju “pedamaian abadi” dengan semua kelompok etnik minoritas yang memberontak.

Langkah pertama adalah dengan mengadakan gencatan senjata di tingkat wilayah yang berlanjut ke tingkat nasional. Dua kelompok negosiasi pemerintah Myanmar telah melakukan persetujuan dengan puluhan kelompok tentara dari suku-suku minoritas. Langkah ini adalah respon dari seruan presiden Thein Sein untuk menggelar dialog pada Agustus tahun lalu.

“Kami kini punya enam poin dalam agenda kami untuk disampaikan di tingkat nasional“ kata Tu Tu Lay, seorang anggota KNU di sela-sela pertemuan di kota Yangon. KNU dan sayap militernya yakni Tentara Pembebasan Nasional Karen KNLA, telah berjuang untuk memperoleh otonomi yang lebih besar sejak tahun 1949, setahun setelah Myanmar merdeka dari Inggris.

KNU optimis sebuah kesepakatan politik bisa dicapai dengan pemerintahan sipil reformis yang diberi kekuasaan oleh militer sejak Maret 2011 lalu.

Para pengamat dan diplomat mengatakan bahwa proses perdamaian adalah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah Myanmar yang satu tahun terakhir secara bertahap melakukan reformasi politik, ekonomi dan sosial dengan cara yang mengagetkan banyak orang.

Tahap kedua proses perdamaian akan lebih sulit karena akan membahas soal bagaimana kelompok Karen bisa dibawa ke dalam politik nasional. Padahal selama ini kelompok Karen ingin mengelola pemerintahan secara otonom.

Kemajuan dalam proses perundingan dengan kelompok etnik pemberontak ini didorong oleh kemenangan partai Aung San Suu Kyi yakni Liga Nasional untuk Demokrasi dalam pemilu yang dianggap berlangsung bebas dan adil. Hasil pemilu itu telah membantu menaikkan kredibilitas pemerintahan sipil Myanmar di mata kelompok etnik pemberontak.

Pembicaraan dengan kelompok pemberontak Karen dipimpin oleh Menteri Transportasi dan Rel, Aung Min. Seorang moderat bekas anggota junta yang mengepalai satu dari dua tim negosiasi pemerintah Myanmar. Sejauh ini, ia telah mendapatkan kepercayaan dari banyak kelompok.

Diantara tuntutan KNU adalah memastikan bahwa gencatan senjata berlaku, membangun langkah-langkah kepercayaan, mengakhiri kerja paksa dan pemerasan, pembebasan segera tahanan politik, rehabilitasi korban dan redistribusi tanah.

Pemerintah mencapai kesepakatan gencatan senjata terakhir pada Kamis (05/04) saat mereka sepakat menggelar gencatan senjata dengan Partai Pembebasan Arakan ALP, untuk mengakhiri konflik selama tiga dekade.

Selama junta militer berkuasa, terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok Karen dan etnik minoritas lainnya, mulai dari pemerkosaan dan kerja paksa hingga penyiksaan dan pembunuhan. Kekerasan inilah yang akhirnya membuat barat menjatuhkan sanksi dan membuat Myanmar terkucil selama puluhan tahun.

Namun reformasi politik yang ditandai dengan pembebasan tahanan politik, melonggarkan sensor media massa dan terakhir penyelenggaraan pemilu parlemen yang berlangsung bebas, membuat barat kini akan mencabut sanksi kepada Myanmar akhir bulan ini.

Andy Budiman/ rtr