Ragam Respons Menteri Jokowi Soal Keputusan Anies
11 September 2020
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju merespons pengetatan kembali PSBB Jakarta yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (09/09) malam.
Sebanyak 3 orang menteri, dan 1 orang wakil menteri dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan kritikan dan imbauan pada Anies yang akan mengetatkan kembali PSBB Jakarta pada Senin (14/9) mendatang.
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Hal pertama yang dikritik Airlangga adalah penyebab dari tingginya kasus COVID-19 di Jakarta yang membuat Anies memperketat lagi PSBB. Airlangga menilai, penyebaran di DKI Jakarta didominasi oleh penularan di transportasi umum, setelah ganjil-genap diberlakukan kembali oleh Anies pada 10 Agustus lalu setelah sempat dicabut.
"DKI sebetulnya melakukan PSBB penuh, transisi, dan ini mau dilakukan penuh kembali. Karena sebagian besar dari yang terpapar dari data yang ada, 62% (pasien positif Corona) di RS Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Sehingga beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dengan ganjil-genap. Ini sudah sampaikan ke Gubernur DKI," tutur Airlangga dalam Rakornas Kadin yang digelar secara virtual pagi ini, Kamis (10/09).
Tak hanya itu, Airlangga juga meminta Anies tetap memperbolehkan perkantoran beroperasi dengan menerapkan sistem pembagian pegawai saat PSBB Jakarta.
"Perkembangan di DKI minggu depan kembali PSBB. Namun kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui flexible working hours sekitar 50% di rumah, dan 50% di kantor," ujar Airlangga.
Sementara itu, dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (09/09) malam, Anies mengatakan mulai 14 September kegiatan perkantoran non-esensial atau di luar 11 sektor tersebut harus menjalankan seluruh kegiatannya dari rumah.
Airlangga mengatakan, keputusan memperketat PSBB Jakarta ini berdampak langsung pada sentimen masyarakat terutama di pasar keuangan.
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," jelasnya.
2. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto
Komentar Agus Suparmanto terhadap PSBB Jakarta adalah dari sisi rantai pasok. Ia meminta jalur distribusi tak dihalangi yang dapat membuat rantai pasok terganggu.
"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu. Setiap wilayah yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan," kata Agus Suparmanto.
Menurut Agus, jalur distribusi ini sangat terhubung dengan aktivitas konsumsi masyarakat, yang jadi tulang punggung produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
"Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," ujar dia.
3. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Sementara itu, komentar Agus Gumiwang atas PSBB Jakarta disampaikan dengan mengungkapkan kekhawatiran akan dampaknya pada industri manufaktur. Ia mewanti-wanti, dengan PSBB Jakarta diperketat lagi ini industri manufaktur yang sempat menggeliat, kembali mendapatkan tekanan.
"Yang kembali menerapkan PSBB ketat kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan," kata Agus Gumiwang.
Ia menuturkan, PSBB Jakarta ini akan sangat banyak memberi dampak pada industri manufaktur.
"DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di Indonesia," jelas dia.
4. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar
Tak berbeda jauh dengan Agus Gumiwang, Mahendra menyoroti dampak PSBB Jakarta dari sisi dampak pada industri manufaktur. Ia meminta agar PSBB Jakarta ini dikecualikan untuk sektor tersebut.
"Kalau boleh 1 hal saja saya saran, dalam pertemuan ini bisa dibahas apakah Kadin bisa mengusulkan kepada Pemprov yang lakukan PSBB untuk berikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang tinggi," kata Mahendra.
Ia khawatir, jika PSBB Jakarta memukul rata pembatasan kegiatan dunia usaha termasuk industri manufaktur, maka tak akan ada yang mampu bertahan, atau collapse.
"Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa enggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," pungkas Mahendra.
Ed: gtp/rap
Baca artikel selengkapnya di: DetikNews